Pemerintahan Kabupaten Bekasi Tetap Berjalan Lancar Pasca OTT KPK
Wakil Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja, memastikan bahwa pemerintahan di Kabupaten Bekasi tetap berjalan normal setelah terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski belum banyak berkomentar mengenai kejadian tersebut, Asep menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan dan aparatur sipil negara (ASN) masih berjalan seperti biasa.
Pantauan di Kompleks Pemkab Bekasi menunjukkan bahwa ASN masih menjalankan tugasnya sehari-hari. Meskipun KPK menyegel tujuh ruang kerja dan mengamankan sekitar 10 orang dalam penyelidikan tertutup, situasi di lingkungan pemerintahan tetap stabil.
Asep mengungkapkan bahwa ia belum ingin memberikan komentar lebih lanjut mengenai OTT KPK tersebut. “Jadi karena beritanya baru rilis jadi saya belum bilang apa-apa. Mudah-mudahan baik-baik saja, jadi karena bertanya belum ada, masih simpang siur,” ujarnya usai Apel Bela Negara di Plaza Pemkab Bekasi pada Jumat (19/12/2025).
Ia memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan normal dan lancar. “Yang pasti hari ini Bekasi tetap seperti biasa pemerintahan berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Aktivitas ASN di lingkungan Pemkab Bekasi terpantau normal pasca penyegelan sejumlah ruangan bupati bekasi pada Jumat (19/12/2025). Pantauan Tribun Bekasi (Warta Kota Network) pada Jumat (19/12/2025), sejumlah ASN terpantau masih beraktivitas berlalu-lalang ke perkantoran Pemkab Bekasi. Sejumlah petugas keamanan juga berjaga di pintu masuk lobi kantor bupati. Selain itu juga ada petugas keamanan di depan ruangan bupati dan juga petugas Satpol PP.
Pagi tadi juga sempat dilaksanakan Apel Bela Negara di Plaza Pemkab Bekasi. Apel itu dipimpin Wakil Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja. Sejumlah kantor dinas juga terlihat masih beraktivitas normal.
OTT Tak Pengaruhi Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemkab Bekasi, Kamis (18/12/2025) malam. Di mana dari 10 orang yang diamankan KPK, salah satunya adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Usai menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, KPK menyegel tujuh ruang kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, pada Kamis (18/12/2025) malam. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bekasi, Hudaya, menegaskan tidak ada gangguan terhadap roda pemerintahan meski KPK melakukan penyelidikan tertutup dan penyegelan sejumlah ruangan.
“Semua berjalan normal seperti biasa, baik aktivitas pemerintahan maupun pelayanan publik,” ujar Hudaya saat ditemui di Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (19/12/2025). Ia menambahkan, upacara peringatan Hari Bela Negara di Plaza Pemkab Bekasi tetap berlangsung lancar dengan Wakil Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja, bertindak sebagai inspektur upacara, menggantikan Bupati Bekasi Ade Kuswara.
Bupati Bekasi Menghilang
Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi mengaku belum dapat memberikan keterangan rinci terkait OTT KPK. Menurutnya, hingga kini belum ada informasi resmi yang diterima dari aparat penegak hukum.
“Ini masih simpang siur. Yang pasti pemerintahan Kabupaten Bekasi tetap berjalan lancar,” kata Asep. Asep juga mengungkapkan belum mengetahui secara detail ruangan mana saja yang disegel KPK selain ruang kerja Bupati Bekasi.
“Saya juga belum tahu pasti, tetapi memang ada beberapa ruangan yang disegel,” ujarnya. Dalam perkembangan lain, keberadaan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sempat menjadi sorotan. Ia diketahui tidak menghadiri sejumlah agenda penting dua hari sebelum OTT KPK berlangsung, termasuk pertemuan kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur pada Rabu (17/12/2025) dan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sate Bandung pada Kamis (18/12/2025). Bahkan, peresmian Wisata Kawung Tilu di Cikarang Timur juga dibatalkan secara mendadak.
Asep mengakui terakhir berkomunikasi langsung dengan Ade Kuswara Kunang dua hari lalu. “Terakhir kontak dua hari lalu, tidak ada masalah apa pun,” ujarnya. Ia juga menyebut pada Kamis (18/12/2025) menerima disposisi dari bupati untuk mewakili menghadiri rapat MBG di Bandung.
Pada Kamis malam (18/12/2025), penyidik KPK menyegel tujuh ruang kerja di lingkungan Pemkab Bekasi. Ruangan tersebut meliputi ruang kerja Bupati Bekasi, Kepala Dinas Pemuda, Budaya, dan Olahraga beserta sekretarisnya, Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang beserta sekretarisnya, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi beserta sekretarisnya.
Proses penyegelan berlangsung secara tertutup dan minim diketahui awak media. Wartawan hanya melihat beberapa petugas bermasker saat penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi.
KPK Lakukan 3 Kali OTT
Dalam satu hari yakni Kamis (18/12/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi diketahui melakukan 3 kali operasi tangkap tangan (OTT) atau operasi senyap. Sejumlah orang diamankan KPK dalam 3 OTT tersebut. Namun sampai Kamis malam, belum ada identitas yang diumumkan KPK telah diamankan.
Daftar tiga kali OTT KPK itu dilakukan yakni:
Banten
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi penindakan secara tertutup di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (17/12/2025). Sebanyak sembilan orang diamankan, termasuk jaksa yang bertugas di wilayah Banten dan seorang pengacara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para pihak langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
“Saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Budi, Kamis (18/12/2025). Budi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten. Selain jaksa, OTT tersebut juga mengamankan pengacara dan pihak swasta sehingga total 9 orang yang telah OTT. Mereka juga menyita Rp900 juta dalam OTT tersebut.
“Di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta. Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (18/12/2025). Saat dikonfirmasi mengenai kasus yang menjerat jaksa, pengacara dan para pengusaha swasta tersebut, Budi enggan berkomentar.
Dia menjelaskan bahwa KPK sedang menyusun konstruksi dan kronologi perkara. Ia menjanjikan akan menginfokan secara lebih detail dalam waktu singkat. “Nanti perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi, konstruksi perkara. Nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” ujarnya. Budi juga berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan jaksa yang terkena OTT tersebut.
“Untuk koordinasi tentu nanti kami akan lakukan, tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan Bapak Fitroh bahwa kami di KPK dengan kawan-kawan di Kejaksaan Agung maupun kepolisian sebagai aparat undang-undang hukum secara intens terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi,” jelasnya. Selain itu, Budi enggan berkomentar perihal status kewarganegaraan orang-orang yang terkena OTT KPK tersebut.
Sebelumnya, tersiar kabar bahwa di antara orang-orang yang terkena OTT beridentitas warga negara asing atau WNA. “Nanti kami akan sampaikan ya statusnya apakah yang bersangkutan WNI atau WNA siapa saja begitu nanti kami akan sampaikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penangkapan jaksa tersebut. “Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh jubir KPK, bahwa memang ada pengamanan, terhadap oknum jaksa,” kata Fitroh kepada wartawan. “Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya,” lanjut dia.
Kabupaten Bekasi
KPK membenarkan adanya operasi senyap di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sebanyak 10 orang diamankan dalam kegiatan OTT tersebut. “Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogress,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (18/12/2025). Ia menyebut, sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang. Terkait siapa-siapa saja, pihak KPK belum mau menjelaskan. Termasuk terkait kasus apa yang tengah ditanganinya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyegel ruangan kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025) malam. Tak hanya ruangan bupati, KPK juga menyegel Kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pantauan, garis dan segel bertuliskan KPK terpasang beberapa titik pintu masuk menuju ke ruangan bupati bekasi. Begitupula, di pintu masuk kantor Disbudpora. Sejumlah pegawai pemda juga enggan berkomentar terkait penyegelan tersebut. Namun, salah satu petugas keamanan menyebutkan KPK datang pukuk 19.00 WIB. Proses penyegelannya juga berlangsung singkat kurang lebih 15 menit dan langsung pergi meninggalkan gedung bupati.
Kalimantan Selatan
Lokasi ketiga di mana KPK menggelar OTT yakni di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. “Benar, tim hari ini juga melakukan kegiatan di wilayah Kalsel,” kata Budi Prasetyo. Budi mengungkapkan bahwa dalam operasi senyap itu, pihaknya mengamankan sebanyak enam orang. Akan tetapi, Budi belum membeberkan lebih lanjut terkait identitas pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. “Sampai saat ini enam orang sudah diamankan. Tim masih di lapangan,” terangnya. Lembaga antirasuah juga belum menyampaikan lebih detail konstruksi kasus terkait OTT tersebut.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, baik di Banten, Bekasi maupun di HSU.
