Partai Golkar Mendukung Pilkada Melalui DPRD
Partai Golkar menunjukkan sikap yang jelas terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebagai partai yang mendukung wacana ini, Golkar tidak mempermasalahkan penolakan dari partai lain. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengatakan bahwa hingga saat ini isu tersebut masih berupa wacana. Namun, sikap resmi Partai Golkar sudah dapat dilihat di publik.
Pada awal Desember 2025, Partai Golkar secara terbuka menyampaikan opsi atau wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Hasil Rapimnas Golkar pada Desember 2025 lalu juga memberikan rekomendasi yang mencakup topik ini. Salah satu rekomendasi tersebut adalah tentang pilkada lewat DPRD.
Ali Mufthi menjelaskan bahwa melalui wacana ini, Partai Golkar ingin mencari solusi terbaik untuk Indonesia. Ia berharap wacana ini bisa menjadi solusi terbaik bagi negara. Di internal Golkar, saat ini sedang dilakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi tentang wacana Pilkada lewat DPRD.
Meskipun demikian, Ali Mufthi mengatakan bahwa dukungan Partai Golkar terhadap wacana ini sudah diputuskan dalam forum resmi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa keputusan ini telah diambil dalam Rapimnas tentang Pilkada lewat DPRD.
Tanggapan Partai Lain terhadap Wacana Pilkada Melalui DPRD
Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD terus bergulir dan menimbulkan pro kontra di kalangan partai politik, termasuk di tingkat Jawa Timur. Beberapa parpol telah menyampaikan tanggapan mereka terhadap wacana ini.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak wacana ini dan meminta agar dilakukan kajian mendalam. Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, mengingatkan bahwa PDIP tidak ingin wacana ini justru membuat iklim demokrasi mundur. Ia menegaskan bahwa kajian mendalam perlu dilakukan termasuk mengenai apakah biaya politik bisa berkurang dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.
Said juga menyarankan agar seluruh parpol melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari praktik politik uang. Ia berharap para pemilih dan masyarakat dapat memahami bahwa politik uang buruk bagi kehidupan kita semua.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya terang-terangan mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Evaluasi terhadap sistem Pilkada dinilai penting dilakukan karena biaya politik Pilkada langsung yang semakin tinggi. Dukungan terhadap wacana ini disampaikan oleh Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, saat pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jatim di Surabaya.
Gus Halim menyatakan bahwa mayoritas pimpinan parpol mengeluh sulitnya faktor komunikasi dengan gubernur. Oleh karena itu, PKB mendukung usulan agar Gubernur dipilih oleh DPRD. Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, juga menyatakan dukungan terhadap wacana gubernur dipilih oleh DPRD.
Cak Imin menilai bahwa Pilkada langsung membuat biaya politik semakin tinggi. Ia mengatakan bahwa hampir semua parpol menyadari bahwa Pilkada langsung tidak produktif dan perlu dievaluasi.
Kesimpulan
Wacana Pilkada melalui DPRD terus menjadi topik hangat di kalangan partai politik. Meskipun ada pro dan kontra, beberapa partai seperti Golkar dan PKB mendukung wacana ini. Sementara itu, PDIP meminta agar dilakukan kajian mendalam agar demokrasi tidak mundur. Setiap partai memiliki alasan dan pandangan masing-masing terkait wacana ini. Konsultasi dan evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah tetap menjadi hal penting yang perlu dilakukan.
Penulis yang memulai karier dari blog pribadi sebelum akhirnya bergabung dengan media online. Ia menyukai dunia tulis-menulis sejak sekolah. Hobinya adalah traveling, membaca novel klasik, dan membuat jurnal harian. Setiap perjalanan dan interaksi manusia selalu menjadi bahan inspirasinya. Motto: "Setiap sudut kota punya cerita yang patut dibagikan."
