Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jambi
Dato’ H. Abu Bakar Jamalia kembali mengadakan kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di wilayah pemilihannya, yaitu Jambi. Acara ini digelar pada hari Minggu (14/12/25) lalu di Balai Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Peserta yang hadir dalam acara ini adalah para kepala desa dan perangkat desa, ketua RT/RW, pemuda karang taruna, serta tokoh masyarakat. Sekitar 150 peserta hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam paparannya, Dato’ H. Abu Bakar menjelaskan bahwa sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan merupakan salah satu tugas wajib bagi anggota parlemen. Kegiatan ini juga dikenal sebagai Sosialisasi 4 Pilar MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), karena semua anggota MPR RI, baik dari DPR maupun DPD, memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakannya secara berkala di daerah pemilihannya.
Dato’ H. Abu Bakar, yang lahir pada tanggal 21 Juli 1953, menjelaskan bahwa 4 Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI (UUD 1945), Negara Kesatuan RI (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan oleh Sukarno dan disetujui oleh para pendiri bangsa. UUD 1945 adalah rujukan hukum tertinggi, sementara NKRI adalah bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan pemersatu bangsa,” jelasnya.
Kontroversi Hari Kelahiran Pancasila
Dalam penjelasannya, Dato’ H. Abu Bakar membahas setiap pilar secara detail, mulai dari aspek historis, nilai-nilai luhur, kedudukan, fungsi, hingga contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Termasuk juga berbagai kontroversi yang meliputinya.
Salah satu topik yang dibahas adalah perbedaan pandangan tentang hari lahir Pancasila. Pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, merujuk pada pidato Sukarno di hadapan BPUPKI. Namun, beberapa ahli sejarah memilih 18 Agustus sebagai hari lahir Pancasila, karena pada tanggal tersebut Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan difinalkan dengan kelima sila seperti yang kita kenal saat ini.
“Bagi saya pribadi, perbedaan pendapat seputar hari lahir Pancasila tidak begitu penting. Yang paling penting adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sudah sejauh mana penduduk Indonesia dengan segenap elemennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial,” ujarnya.
Pengertian Sila Pertama
Lebih lanjut, Dato’ H. Abu Bakar menjelaskan bahwa sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sering ditafsirkan sebagai permintaan agar seluruh warga Indonesia menganut suatu agama tertentu. Oleh karena itu, ateisme dilarang di Indonesia.
Padahal menurutnya, sila tersebut sebenarnya menginginkan agar masyarakat Indonesia patuh pada ajaran agamanya masing-masing, apa pun agama yang mereka anut. “Apa gunanya mencantumkan agama di kolom KTP jika tidak patuh pada ajaran agama? Ini yang kadang disebut orang sebagai Islam KTP. Betul?” tanyanya.
Semangat 45 yang Menggelegar
Dengan gaya orasi yang berapi-api dan antusias, Dato’ H. Abu Bakar menyentil berbagai fenomena sosial yang bertentangan dengan keempat Pilar Kebangsaan. Para peserta tampak terbawa “semangat 45” yang digaungkan oleh politisi senior tersebut. Mereka mengikuti dengan saksama paparan materi, sambil sesekali memberikan tepuk tangan tanda setuju.
Setelah presentasi selesai, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, tidak sedikit peserta yang mengangkat tangan untuk bertanya. Moderator membagi sesi ini menjadi lima termin, dengan setiap termin diisi oleh tiga orang penanya.
Acara ditutup dengan sesi ramah tamah dan pembagian dana transport kepada peserta. Uniknya, Dato’ H. Abu Bakar sendiri yang membagikan amplop kepada semua peserta. Satu persatu peserta disalami dengan penuh keakraban dan kehangatan.
