Polemik Pertemuan Eggi Sudjana dengan Jokowi: Klarifikasi dan Kontroversi
Polemik terkait pertemuan antara Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, kembali memicu perdebatan. Setelah sebelumnya muncul berbagai narasi yang mengklaim bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta maaf, kini muncul klarifikasi dari Mikhael Sinaga, host podcast YouTube Sentana TV.
Mikhael menyampaikan bahwa ia mendapat penjelasan langsung dari Eggi Sudjana melalui sambungan telepon. Menurutnya, informasi yang menyebut bahwa Eggi datang untuk meminta maaf tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Eggi sendiri.
“Bang Eggi Sudjana sendiri yang mengangkat telepon saya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada permintaan maaf. Sama sekali tidak ada,” ujar Mikhael dalam siaran channel YouTube Sentana TV.
Menurut keterangan Eggi, pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 16 April 2025. Pertemuan ini berkaitan dengan laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.
“Ini pertemuan kedua. Follow up. Tujuannya jelas, bukan silaturahmi biasa, apalagi minta maaf,” tegas Mikhael.
Ia juga menyebut bahwa Eggi Sudjana memang mengakui bertemu langsung dengan Jokowi. Namun, isi pertemuan justru berisi dialog dan penyampaian pandangan kritis, bukan permohonan maaf.
“Yang terjadi justru sebaliknya. Bang Eggi mengatakan dia menasihati Jokowi. Memberikan pandangan dan peringatan moral,” tambahnya.
Salah satu hal paling sensitif dari pengakuan Eggi, menurut Mikhael, adalah adanya dua aparat kepolisian aktif yang ikut mendampingi Eggi dan Damai saat memasuki rumah Jokowi. Ia menilai hal tersebut sangat bermasalah secara etik dan hukum karena melibatkan aparat aktif dalam pertemuan antara pelapor dan terlapor.
“Pelapor dan terlapor tidak boleh dipertemukan, apalagi dimediasi penyidik aktif. Ini bahaya dan mencoreng penegakan hukum,” tegas Mikhael.
Ia juga membantah isu yang menyebut Eggi Sudjana meminta maaf atau ada unsur transaksional dalam pertemuan tersebut.
“Bang Eggi menegaskan ke saya, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pencairan dana, tidak ada kompromi,” ujarnya.
Mikhael menyampaikan bahwa Eggi Sudjana berjanji akan menyampaikan penjelasan lengkap kepada publik dalam waktu dekat, termasuk soal pertemuan dan kehadiran aparat.
“Bang Eggi bilang, Jumat nanti dia akan menjelaskan secara terbuka. Silakan publik menilai sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengimbau Damai Hari Lubis untuk ikut bersuara agar publik mendapat gambaran utuh.
Penjelasan Kuasa Hukum Jokowi
Kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Yakup Hasibuan, memberikan pernyataan berbeda. Menurutnya, pertemuan Jokowi dengan Eggi Sudjana dan Damai Lubis berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Dalam pertemuan tertutup tersebut, salah satunya dibahas soal permintaan maaf dari Eggi dan Damai terkait perkara tudingan ijazah Jokowi.
Yakup mengatakan bahwa kedatangannya ke rumah Jokowi untuk bersilahturahmi yang merupakan bagian dari awal tahun. Ia juga membahas peristiwa hukum dengan Jokowi.
“Bahas juga mengenai kasus yang di Polda Metro. Kan, ada dua tersangka, yang juga mendatangi Bapak untuk bertamu,” kata Yakup.
Menurut Yakup, Jokowi merespons dengan sikap terbuka dan memaafkan. “Salah satu agendanya memang itu. Pak Jokowi juga memaafkan, karena prinsip beliau selalu mengedepankan itikad baik,” ujarnya.
Meski demikian, Yakup menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebut bahwa kemungkinan penghentian perkara atau kelanjutannya masih akan didiskusikan dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Sementara itu, Yakup juga menyampaikan kondisi Jokowi saat ini dalam keadaan baik usai pertemuan dengan Eggi dan Damai Lubis.
Komentar Publik dan Harapan
Pernyataan Mikhael memperkuat sorotan publik terhadap netralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama jika benar ada penyidik aktif yang mendampingi pihak pelapor bertemu dengan pihak terlapor.
“Kalau ini benar, ini bukan masalah kecil. Ini persoalan serius bagi reformasi Polri,” tegas Mikhael.
Ia menutup dengan menekankan bahwa publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan tersebut.
