Pemkab Bengkulu Tengah Berencana Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah kembali mengambil langkah strategis dalam rangka menekan pengeluaran daerah dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah perampingan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keputusan ini dilakukan sebagai respons terhadap pengurangan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Penyesuaian Struktur OPD untuk Efisiensi
Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, menjelaskan bahwa penataan OPD menjadi salah satu strategi penting untuk mengendalikan belanja daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan masyarakat. “Di tengah pengurangan TKD, kami harus mengambil kebijakan yang tepat untuk mengendalikan belanja daerah. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian OPD,” ujarnya.
Penyesuaian struktur OPD meliputi beberapa hal, antara lain:
* Perampingan sejumlah OPD yang memiliki fungsi serupa.
* Penghapusan OPD tertentu.
* Kemungkinan pembentukan OPD baru sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah.
Namun, Rachmat belum merinci jumlah OPD serta OPD mana saja yang akan terdampak penyesuaian. Ia menyatakan bahwa penyesuaian tersebut masih dalam tahap kajian agar kebijakan ini benar-benar matang dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Targetnya, proses penyesuaian struktur OPD dapat rampung dan mulai diterapkan pada Agustus 2026. “Target saya, pada Agustus 2026 penyesuaian OPD sudah bisa dilaksanakan, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026,” tambahnya.
Melalui penataan organisasi ini, Pemkab Bengkulu Tengah berharap dapat menciptakan struktur pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta mampu beradaptasi dengan kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas.
Skema Kerja Fleksibel untuk Efisiensi Biaya Operasional
Sebelumnya, Pemkab Bengkulu Tengah juga telah menerapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam skema ini, ASN hanya diwajibkan masuk kantor selama tiga hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Rabu, sementara pada Kamis dan Jumat bekerja dengan sistem Work From Anywhere (WFA).
Kebijakan ini diputuskan setelah Pemkab Bengkulu Tengah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan skema kerja ASN tahun 2026. Tujuan utamanya adalah untuk menekan penggunaan anggaran di OPD, terutama biaya operasional seperti listrik, wifi, dan air bersih.
Menurut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah, Ayatul Mukhtadin, kebijakan ini tidak bersifat permanen dan akan dievaluasi setelah berjalan selama tiga bulan.
Namun, skema kerja tiga hari masuk kantor tidak berlaku penuh bagi ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik. ASN di OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, sektor pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), tetap memberikan layanan setiap hari kerja. Namun, pada Kamis dan Jumat, pengaturan dilakukan dengan skema 50 persen WFA.
Penyesuaian Kebijakan TPP
Selain itu, penerapan skema kerja ASN terbaru ini juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Seiring keterbatasan anggaran tahun 2026, Pemkab Bengkulu Tengah berencana melakukan pengurangan anggaran TPP PNS hingga 70 persen.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Bengkulu Tengah berupaya memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan secara efisien dan efektif, meskipun menghadapi tantangan fiskal yang semakin ketat.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
