Langkah Tegas Presiden Prabowo dalam Menertibkan Perusahaan yang Merusak Lingkungan
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh. Keputusan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat. Salah satu tokoh yang menyampaikan penilaian positif adalah Haris Rusly Moti, salah satu pencetus 98 Resolution Network.
Haris mengungkapkan bahwa ia terkejut dan terhentak dengan kebijakan Presiden Prabowo. Ia menyebutnya sebagai langkah yang sangat berani dan tegas dalam menghadapi raksasa kapital. “Kami tidak menyangka Presiden bisa seberani ini,” ujarnya.
Menurut Haris, kebijakan tersebut di luar dugaan semua pihak, baik pengusaha maupun aktivis lingkungan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo dalam mencabut izin perusahaan perusak hutan dan lingkungan ibarat petir di siang bolong. “Ini seperti gempa 9 skala richter yang mengguncang sumber penguasa kapital di negeri ini,” tambahnya.
Sumber Kekayaan yang Mengkhawatirkan
Haris menilai bahwa sumber utama kekayaan segelintir oligarki di Indonesia adalah penguasaan lahan dan kawasan hutan. Mereka memperolehnya secara legal maupun ilegal. “Mereka kaya raya bukan karena inovasi dan industrialisasi, tapi karena keserakahan mereka menguasai jutaan hektar lahan,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa kebijakan Presiden Prabowo dalam menertibkan kawasan lahan dan hutan telah melampaui tuntutan aktivis gerakan sosial. Dalam era Orde Baru hingga reformasi, tugas aktivis biasanya hanya memberikan kritik, namun kini mereka diminta untuk memberikan dukungan kritis kepada pemerintah.
Bencana dan Penyebaran Berita Hoax
Dalam situasi bencana yang terjadi di tiga daerah wilayah Sumatera dan Aceh, Haris mengungkapkan bahwa banyak berita hoax dan disinformasi yang disebarluaskan melalui media sosial. “Berita hoax dan disinformasi bahkan berhasil merubah algoritma medsos. Ketika algoritma membaca kebenaran informasi sebagai hoax, sementara disinformasi dibaca sebagai kebenaran,” katanya.
Pada masa itu, Presiden Prabowo disudutkan dan difitnah sebagai pemilik puluhan ribu hektar lahan yang menjadi penyebab banjir. Namun, pada Rabu 21 Januari 2026, pemerintahan Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan perusak hutan dan lingkungan di Sumatera dan Aceh.
Bangunan masjid Pesantren Darul Mukhlisin yang dikepung oleh tumpukan kayu gelondongan di Desa Menanggini, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (19/12/2025). Tumpukan gelondongan kayu masih mengepung area Pesantren Darul Mukhlisin setelah 23 hari bencana banjir bandang menimpa kawasan tersebut. Warga berharap ribuan kayu gelondongan tersebut segera dibersihkan agar aktivitas warga dan pesantren tidak terhambat. – (/Thoudy Badai)
Respons Aktivis dan Tantangan yang Dihadapi
Haris menjelaskan bahwa banyak aktivis LSM yang ragu menanggapi kebijakan tersebut. Namun, bagi dirinya, hal ini wajar karena selama ini pemerintahan tidak pernah berani dan tegas ketika berhadapan dengan segilintir penguasa kapital.
Di era sebelumnya, persepsi palsu dibentuk untuk menyandera dan meneror pemerintah. Misalnya, jika tegas menutup perusahaan nakal, akan berakibat pada PHK masal, industri ditutup, dan rakyat jadi korban. Selain itu, ada ancaman bahwa para pengusaha akan melakukan perlawanan balik untuk menjatuhkan pemerintah.
Namun, saat pidato di World Economic Forum (WEF), Presiden Prabowo menantang para kaum serakahnomic. “Mereka akan mendapat kejutan besar jika berani menyuap para pejabat di pemerintahannya,” ujar Haris mengutip pidato Presiden Prabowo.
Capaian Satgas PKH
Haris juga menjelaskan capaian Satgas PKH yang menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam menertibkan kawasan lahan dan hutan. Salah satunya adalah penyitaan 4,09 juta hektar lahan. Fakta ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat serius dan tidak bertindak semata-mata secara simbolis.
Data tambahan yang diungkapkan Haris adalah data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK 2024) yang menunjukkan luas kawasan hutan Indonesia sampai tahun 2024 mencapai 92,5 juta hektare. Sementara luas lahan hutan yang mengalami alih fungsi mencapai 61,7 juta hektar.
Pemulihan Fungsi Negara
Haris menyimpulkan bahwa rakyat bersama Presiden Prabowo mengembalikan fungsi dan tujuan bernegara sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Selama ini, negara dan pemerintahan seperti berjalan tanpa konstitusi dan hukum, terutama ketika berhadapan dengan kaum serakahnomic. “Point of no return,” kata dia.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
