Wacana Bulog di Bawah Presiden Dapat Pengaruh Ganda pada Stabilitas Pangan

Peran Bulog dalam Stabilitas Pangan dan Risiko yang Muncul

Pembentukan struktur pemerintahan yang lebih efisien dalam mengelola stabilitas pangan menjadi topik penting di tengah tantangan ekonomi dan perubahan iklim. Salah satu wacana yang muncul adalah penempatan Perum Bulog langsung di bawah Presiden. Meski memiliki potensi untuk memperkuat peran negara, skema ini juga menyimpan risiko tata kelola jika tidak didukung oleh mekanisme pengawasan yang memadai.

Keuntungan Skema Bulog Di Bawah Presiden

Salah satu keunggulan utama dari skema ini terletak pada pemendekan jalur komando, khususnya dalam situasi krisis. Dengan jalur komando yang lebih pendek, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, baik dalam pelepasan stok, operasi pasar, maupun pengaturan impor darurat jika dibutuhkan.

Selain itu, pengelolaan cadangan pangan strategis oleh negara dinilai bisa menjadi penyangga inflasi pangan dan meredam potensi gejolak sosial. Saat ini, struktur pasar pangan Indonesia cenderung didominasi swasta, dengan sekitar 90% dikuasai oleh pihak swasta yang sulit di-track ketersediaan dan distribusinya. Sementara pemerintah hanya mengendalikan kurang lebih 10%, sehingga tidak banyak mempengaruhi harga pasar.

Dengan peran Bulog yang lebih kuat, pengiriman pangan antar daerah juga bisa dipercepat melalui intervensi kebijakan. Hal ini memungkinkan pemerintah merespons lonjakan harga lebih cepat dan menjaga daya beli masyarakat, termasuk membuka peluang penerapan kebijakan satu harga beras nasional.

Potensi Beban Fiskal dan Struktur Pasar yang Tidak Seimbang

Namun, Eliza Mardian, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyoroti bahwa skema ini berpotensi menambah beban fiskal negara di tengah ruang anggaran yang kian terbatas. Kebijakan ini akan memberatkan fiskal kita yang ruangnya semakin terbatas di tengah defisit melebar dan pendapatan pajak meleset.

Dari sisi struktur pasar, Eliza menyoroti bahwa pasar beras Indonesia bersifat oligopsonistik dan sarat middleman, sehingga mekanisme pasar gagal melindungi petani maupun konsumen. Struktur pasar oligopsoni ini membuat posisi tawar petani sangat lemah. Harga gabah saat panen sering ditekan di bawah biaya produksi marjinal, sementara keuntungan ekonomi terkonsentrasi di mata rantai tengah.

Risiko Intervensi Politik dan Government Failure

Eliza juga mengingatkan bahwa penempatan Bulog di bawah Presiden berpotensi mengulang pola masa lalu seperti era Orde Baru. Dominasi tunggal Bulog dalam impor, distribusi, dan penetapan harga tanpa transparansi, akuntabilitas, dan peran swasta yang seimbang justru akan menciptakan government failure dan alokasi sumber daya yang tidak optimal.

Selain itu, risiko intervensi politik terhadap keputusan bisnis Bulog juga menjadi perhatian. Kadang kala karena di bawah kendali Presiden, hal ini bisa menghambat profesionalisme manajemen dan memicu intervensi politis atas keputusan bisnis. Jadinya kinerjanya tidak optimal dan kurangnya kreativitas inovasi dalam badan tersebut.

Risiko Moral Hazard dan Kebijakan Jangka Pendek

Risiko lain yang ia soroti adalah potensi moral hazard, termasuk pengambilan risiko berlebihan yang bisa memicu overstocking dan kepanikan pasar. Kebijakan harga dan stok pangan juga bisa digunakan sebagai alat politik jangka pendek yang merugikan keseimbangan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan check and balance agar intervensi negara sesuai kapasitasnya.

Pengelolaan Komoditas Lain Selain Beras

Eliza menambahkan, perluasan mandat Bulog sebaiknya tidak hanya terfokus pada beras, tetapi juga menyentuh komoditas hortikultura dan peternakan seperti telur dan ayam, yang kontribusinya besar terhadap inflasi volatile food. Komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah ini berkontribusi besar terhadap inflasi karena kontribusi inflasi volatile food relatif tinggi.

Namun, pengelolaan hortikultura membutuhkan prasyarat infrastruktur yang berbeda. Untuk hortikultura ini perlu infrastruktur cold storage yang memadai dan membangun hilirisasi pengolahan cabai dan bawang agar lebih lama umur simpannya. Karena hortikultura ini mudah busuk, jadi kalau tidak disimpan di cold storage atau tidak diolah, yang terjadi adalah saat panen raya harga anjlok karena oversupply, dan ketika belum panen harga naik karena supply terbatas sehingga menggerus daya beli masyarakat, terutama menengah bawah yang sensitif terhadap harga pangan.