Kades Sungai Kapas Angkat Bicara, Insentif Tertunda Akibat PMK 81, Bukan Penyelewengan

Aksi Damai Warga Desa Sungai Kapas

Ratusan warga Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, menggelar aksi damai di depan kantor desa pada Selasa, 17 Februari 2026. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Kepala Desa Sulaiman untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu dipicu sejumlah persoalan yang dipersoalkan warga, mulai dari dugaan kurangnya transparansi anggaran hingga belum dibayarkannya insentif kelembagaan desa. Selain itu, muncul pula tudingan adanya dugaan penyelewengan dana desa sebesar Rp700 juta.

Situasi yang sempat memanas membuat Sulaiman akhirnya menyatakan siap mengundurkan diri di hadapan warga. Ia mengaku keputusan tersebut disampaikan demi meredam ketegangan dan menghindari potensi bentrokan di tengah masyarakat.

Namun, Sulaiman membantah tudingan penyelewengan dana. Ia menegaskan keterlambatan pembayaran insentif terjadi akibat dampak kebijakan PMK 81 yang memengaruhi pencairan dana di puluhan desa di Kabupaten Merangin.

Perjalanan Karier Kepala Desa Sulaiman

Dalam wawancara dengan Jurnalis Tribun Jambi, Frengky Widarta, Sulaiman menjelaskan perjalanan karier dan alasan ia menjadi Kepala Desa. Awalnya, ia adalah orang yang tidak punya. Ia transmigrasi tahun 1985 hingga sampai di Kabupaten Merangin.

Tahun 2002, ia menjabat sebagai Kepala Dusun selama 10 tahun, dan itu tanpa gaji. Setelah itu, ia mengundurkan diri dan ingin fokus bertani. Namun, masyarakat masih membutuhkannya. Ia kemudian dipercaya menjadi anggota lembaga adat selama dua periode. Sampai akhirnya, ia dicalonkan oleh masyarakat menjadi Kepala Desa.

Sulaiman menjelaskan bahwa dukungan masyarakat atas dirinya murni. Mereka tahu kondisi ekonomi dirinya sebagai petani karet, dan dengan tulus mereka mendukungnya, maka ia bersedia maju.

Penyebab Tuntutan Warga

Penyebab utama tuntutan warga adalah tudingan kurang transparansi anggaran dan masalah gaji kelembagaan desa. Insentif itu belum terbayarkan akibat dampak PMK 81. Bukan hanya di desa Sulaiman, tapi sekitar 40 desa di Kabupaten Merangin juga terdampak.

Selain itu, ada juga dugaan penyelewengan dana Rp700 juta. Sulaiman membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak pernah ia pegang secara pribadi. Kondisi ekonominya tetap dari kebun karet. Rumahnya masih papan dengan atap genteng. Masyarakat tahu kondisinya.

Tuntutan Warga dan Mediasi

Warga menyampaikan delapan poin tuntutan, yang intinya soal transparansi anggaran dan ketidaktahuan masyarakat tentang PMK 81. Karena dana tahap dua tidak cair, maka insentif kelembagaan belum terbayarkan.

Sulaiman menjelaskan bahwa telah dilakukan mediasi dengan pihak terkait. Ia menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, BPD, Dinas PMD, Inspektorat, kecamatan, hingga pihak kepolisian. Ia juga menawarkan pembayaran insentif secara bertahap dan penganggaran kembali di 2026. Namun sebagian warga tetap tidak puas dan meminta ia turun.

Dampak dan Harapan

Dampak terbesar yang dirasakan Sulaiman adalah tekanan sosial yang sangat berat. Secara pribadi, ia belum terbukti bersalah, tapi tekanan sosialnya sangat berat. Selama tiga tahun memimpin, masyarakat bisa menilai sendiri apa yang sudah ia kerjakan.

Ia berharap masyarakat tetap menjaga silaturahmi, persatuan, dan membangun desa bersama-sama. Lebih waspada terhadap informasi yang tidak jelas serta oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah memilih dan mempercayainya selama tiga tahun ini. Apa yang sudah ia lakukan, masyarakatlah yang menilai.