Kepemimpinan Bupati Jember: Tahun Pertama dengan Dinamika Politik dan Upaya Perbaikan
Setahun kepemimpinan Bupati Jember, Muhammad Fawait, berjalan dengan dinamika yang cukup menarik perhatian. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati, Djoko Susanto, yang terlihat tidak sepenuhnya harmonis.
Ketegangan dalam Hubungan Kepemimpinan
Awal masa jabatan Bupati Fawait diwarnai beberapa momen yang membuat masyarakat mulai memperhatikan dinamika politik di Kabupaten Jember. Salah satu contohnya adalah saat Fawait kembali dari agenda retret di Magelang, 3 Maret 2025, namun Wakil Bupati tidak hadir menyambutnya. Meskipun demikian, Fawait membantah adanya pertengkaran pribadi antara dirinya dan Wakil Bupati.
“Saya ingatkan saya tidak pernah berantem dengan wakil bupati. Setahu saya, saya yang diberantemi,” ujar Fawait, Jumat (20/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa ia memilih untuk tidak merespons kritik secara terbuka demi menjaga stabilitas layanan publik. Menurutnya, menghadapi kritikan dengan kritikan justru akan memperkeruh suasana dan bisa memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
Layanan Publik Tetap Berjalan Normal
Di tengah ketegangan tersebut, Fawait memastikan bahwa layanan publik di Kabupaten Jember tetap berjalan dengan baik. Ia menyebutkan bahwa layanan kesehatan gratis, administrasi kependudukan, koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD), hingga operasional bandara tetap berlangsung normal.
“Layanan kesehatan berjalan baik dan gratis, rumah sakitnya baik pendapatan kami naik. Pelayanan terkait Adminduk berjalan baik, OPD-OPD berkoordinasi dengan kami juga cukup baik, operasi bandara juga baik,” jelasnya.
Fawait menilai bahwa sikap menahan diri dalam konflik politik merupakan bagian dari kepemimpinan agar masyarakat tidak terdampak oleh ketegangan elite.
Warisan Utang Rp214 Miliar
Di awal masa jabatan, Fawait mengaku langsung dihadapkan pada krisis layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Jember saat itu memiliki utang sekitar Rp214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah. “Ada tanggungan Rp214 miliar, saya ketika baru dilantik itu dalam hitungan minggu rumah sakit kita itu kolaps,” ujarnya.
Ia mengungkapkan ketersediaan oksigen saat itu diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 15 hari. Kondisi kas rumah sakit terbatas dan muncul kekhawatiran penghentian suplai alat kesehatan serta obat-obatan.
Selain sektor kesehatan, ia juga menyoroti lemahnya daya saing investasi daerah karena belum dilalui jalan tol dan operasional bandara yang sempat terhenti.
Program UHC Prioritas
Untuk mengatasi krisis, Fawait mengaku melakukan efisiensi anggaran. Sejumlah pos belanja, termasuk pengadaan mobil dinas bupati, dibatalkan dan dialihkan ke sektor prioritas.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Walaupun sulit saat itu, karena anggaran dalam APBD murni masih kurang. Akhirnya kami melakukan lobi ke pemerintah pusat termasuk BPJS Kesehatan untuk membuktikan bahwa Jember mampu,” katanya.
Setelah disetujui, Pemkab Jember membayarkan premi BPJS bagi masyarakat agar bisa mengakses layanan kesehatan gratis tanpa surat keterangan miskin.
Pendapatan Rumah Sakit Daerah Naik Dua Kali Lipat
Fawait mengeklaim dampak positif program tersebut terlihat dari peningkatan pendapatan rumah sakit daerah. Salah satunya di RSD dr Soebandi.
“Pertama saya menjabat pendapatan RSD dr Soebandi itu cuma Rp15 miliar. Sekarang pada Januari 2026, pendapatan RSD dr Soebandi Rp31 miliar, kondisi keuangan rumah sakit kembali pulih,” paparnya.
Menurutnya, peningkatan pendapatan tersebut berbanding lurus dengan terjaminnya ketersediaan obat, pembayaran gaji tenaga kesehatan, serta keberlanjutan operasional rumah sakit.
Jurnalis online yang gemar mengeksplorasi pendekatan storytelling dalam berita. Ia suka menonton film, membaca novel, dan membuat catatan ide setiap hari. Menurutnya, teknik bercerita yang baik dapat membuat informasi lebih mudah dipahami. Motto: “Sampaikan fakta dengan cara yang menyentuh.”
