Pemblokiran Halaman Login Wikipedia dan Kritik dari Koalisi Damai
Pemblokiran halaman login Wikipedia oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memicu kritik keras dari Koalisi Damai, yang terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak proporsional dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Koalisi ini khawatir bahwa pemblokiran akan menghambat para editor dalam menjaga akurasi informasi di Wikipedia, sehingga berpotensi memicu penyebaran informasi yang keliru.
Kebijakan ini dinilai memiliki dampak yang lebih luas, terutama pada sektor pendidikan. Informasi yang tidak akurat dapat sulit diperbaiki tanpa peran editor terverifikasi. Selain itu, pembatasan akses ini dinilai dapat mengganggu kebebasan informasi dan nilai-nilai demokrasi. Pada 25 Februari 2026 sore hari, pengguna di Indonesia tidak bisa melakukan login pada portal Wikipedia.org. Meskipun halaman utama masih dapat diakses, fitur masuk (login) bagi editor tidak dapat digunakan.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa domain auth.wikimedia.org telah diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebagaimana tercantum dalam sistem Trust Positif (trustpositif.komdigi.go.id). Tindakan tersebut secara langsung menghambat proses produksi pengetahuan yang selama ini dibangun secara kolaboratif oleh masyarakat.
Tanpa akses login, para penyunting tidak dapat menggunakan akun mereka, sehingga aktivitas penyuntingan hanya bisa dilakukan secara anonim. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas, akuntabilitas, dan validitas artikel karena mekanisme pengawasan berbasis komunitas menjadi tidak berjalan optimal. Lebih jauh, akun dengan hak akses tertentu, termasuk administrator, tidak dapat menjalankan fungsinya. Padahal, administrator memiliki peran krusial dalam menjaga integritas konten, seperti mengunci halaman yang dirusak (vandalized), menangani artikel sensitif, serta menegakkan standar kebijakan editorial. Tanpa mekanisme ini, stabilitas dan kredibilitas Wikipedia terancam.
Dampaknya juga meluas ke proyek-proyek Wikimedia lainnya, seperti Wikidata, Wikisource, dan Wiktionary, yang merupakan bagian dari ekosistem pengetahuan terbuka global. Pemblokiran ini berpotensi menghambat kontribusi warga Indonesia dalam jaringan pengetahuan internasional. Wikipedia selama ini adalah salah satu situs untuk mencari informasi yang merupakan kolaborasi banyak pihak dengan sukarela untuk menyajikan informasi yang dapat diakses oleh publik. Wikipedia mempunyai kontribusi pada pendidikan Indonesia karena sudah menjadi kebiasaan para pelajar maupun mahasiswa untuk mencari rujukan informasi di situs ini.
Kebijakan ini memperpanjang daftar pelanggaran hak digital di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Pasal 19 DUHAM menegaskan hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi apa pun. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 59(I) dan Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/RES/20/8 yang menyatakan bahwa hak yang berlaku di ruang luring juga harus dilindungi di ruang daring, termasuk kebebasan berekspresi.
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjadikan perlindungan tersebut sebagai kewajiban hukum negara. Karena itu, setiap pembatasan hak atas informasi wajib memenuhi uji three-part test: legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas, serta tujuan yang sah. United Nations Global Principles for Information Integrity menegaskan bahwa negara harus memastikan lingkungan informasi yang bebas, terbuka, aman, dan inklusif, serta tidak melakukan pembatasan yang sewenang-wenang terhadap akses publik atas informasi.
Prinsip tersebut juga menekankan bahwa langkah-langkah penanganan konten harus berbasis hukum, transparan, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, pemblokiran akses login terhadap platform pengetahuan terbuka bertentangan dengan komitmen global untuk menjaga integritas informasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.
Di sisi lain, masalah ini juga bersifat struktural karena adanya penyensoran yang semakin serampangan karena didukung oleh kebijakan Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE) dan perubahannya, Permenkominfo No.10/2021.
Oleh karena itu, Koalisi Damai dengan tegas mendesak Komdigi untuk:
1. Segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia (auth.wikimedia.org).
2. Mengutamakan kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan tata kelola ruang digital, alih-alih menempuh langkah pemblokiran yang merugikan masyarakat luas.
3. Menghentikan praktik pemblokiran dan meninjau kembali seluruh sistem pemantauan konten digital yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan independensinya. Proses pemblokiran harus melibatkan partisipasi masyarakat sipil, pakar independen, dan mekanisme banding yang adil.
4. Menjamin hak atas pemulihan (remedy) bagi masyarakat dan entitas yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang, termasuk kompensasi atas kerugian sosial dan ekonomi, serta permintaan maaf resmi dari pemerintah.
Tentang Koalisi Damai
Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) adalah koalisi yang beranggotakan 16 organisasi masyarakat sipil dan dibentuk untuk melawan ujaran kebencian dan disinformasi sambil memperjuangkan tata kelola ruang digital yang demokratis dan berbasis hak asasi manusia.
Anggota Koalisi Damai:
– AJI Indonesia
– AMSI
– CfDS UGM
– CSIS Indonesia
– ECPAT Indonesia
– ELSAM
– ICT Watch
– Jaringan Gusdurian
– LP3ES
– Mafindo
– SAFEnet
– Yayasan Tifa
– Perludem
– PR2Media
– Remotivi
– Wikimedia Indonesia
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
