Peran Rusia dalam Dewan Perdamaian dan Perspektif Palestina
Rusia mengakui keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Namun, Moskow memutuskan untuk tidak ikut serta karena alasan yang jelas. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, menyatakan bahwa pihaknya tidak mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang menginisiasi pembentukan BoP.
Menurut Tolchenov, BoP tidak menyebutkan solusi dua negara atau pembentukan dan pengakuan negara Palestina. Selain itu, ia menyoroti bahwa Palestina tidak dilibatkan dalam struktur BoP, sementara Israel justru masuk sebagai anggota. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dari pembentukan dewan tersebut.
Meski tidak bergabung dengan BoP, Rusia tetap menghargai negara-negara yang masuk ke dalam dewan tersebut, termasuk Indonesia. Moskow akan melihat bagaimana pelaksanaan BoP dan Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) di Gaza berjalan. Tolchenov juga menekankan bahwa Presiden dan Menteri Luar Negeri Indonesia tetap pada prinsip dukungan terhadap solusi dua negara.
Tolchenov menyatakan kecurigaannya bahwa BoP bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, tetapi juga mencakup konflik lain seperti di Ukraina. Ia kembali mempertanyakan representasi BoP yang tidak melibatkan negara-negara besar seperti China dan Rusia. Menurutnya, BoP tidak mewakili kepentingan negara-negara besar tersebut.
Skeptisisme Warga Palestina terhadap Dewan Perdamaian
Sejumlah warga Palestina di Jalur Gaza masih skeptis terhadap kemampuan Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri penderitaan mereka. Hal ini tak terlepas dari partisipasi Israel dalam dewan tersebut. Jamal Abu Makhdeh, warga Gaza yang tinggal di kamp pengungsian, meragukan rencana merekonstruksi Gaza.
Ia menyatakan bahwa apa pun yang disetujui Israel tidak akan menguntungkan Palestina. Menurutnya, Trump dan Israel ingin menggunakan BoP untuk memaksakan keputusan mereka kepada dunia, tanpa memperhatikan negara-negara yang lebih lemah seperti Palestina.
Awad al-Ghoul, warga Gaza lainnya, juga meragukan BoP karena Israel masih membombardir Gaza meskipun gencatan senjata telah disepakati sejak Oktober 2025. Ia mempertanyakan peran BoP jika dewan tersebut tidak dapat memaksa Israel menghentikan serangannya di Gaza.
Pertanyaan Mengenai Partisipasi TNI di Gaza
Sementara itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patti Djalal menagih penjelasan dari pemerintah terkait status pasukan TNI yang akan diterjunkan ke Jalur Gaza. Ia mempertanyakan apakah para prajurit TNI akan menggunakan helm pelindung berwarna biru seperti halnya Pasukan Perdamaian PBB.
Dino menekankan bahwa partisipasi TNI di Gaza harus sesuai dengan atribut perdamaian yang selama ini menjadi ciri khas pasukan penjaga perdamaian. Sampai saat ini, publik belum mendapatkan kejelasan apakah pasukan Indonesia di Gaza akan menggunakan blue helmets.
Mantan Dubes Indonesia di Washington ini menuntut penjelasan dan kepastian penggunaan helm biru. Menurutnya, tanpa atribut tersebut, keberadaan ribuan prajurit TNI di Gaza bisa memunculkan polemik internasional. “Mohon dapat dipastikan dan dijelaskan, its a significant difference,” ujarnya.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
