3 Alasan Dino Patti Djalal Minta Prabowo Batalkan Penerbangan ke Teheran Iran

Kritik terhadap Inisiatif Prabowo sebagai Mediator dalam Konflik AS-Israel dan Iran

Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Dino Patti Djalal, memberikan kritik terhadap rencana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi mediator dalam konflik antara AS-Israel dan Iran. Menurutnya, ide tersebut sangat tidak realistis karena karakter politik AS yang jarang menerima mediasi pihak ketiga dan minimnya kedekatan diplomatik Indonesia-Iran.

Dino menilai bahwa langkah Prabowo untuk terbang ke Teheran, Iran dalam waktu dekat, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan situasi saat ini. Ia menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah dapat memicu Perang Dunia Ketiga, sehingga penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisi bebas-aktifnya dalam diplomasi internasional, bukan memaksakan peran yang sulit terlaksana.

Poin-Poin Kritik Dino Patti Djalal

1. Target Operasi Militer
   
   Dino menyebutkan bahwa target operasi militer tidak lagi sebatas membatasi kapasitas nuklir Teheran, melainkan mengarah pada upaya menumbangkan pemerintahan Iran. Segala aksi militer, oposisi politik, mobilisasi massa, upaya agen Mossad di Iran, instrumen sosial, ekonomi, dan lain sebagainya akan dikerahkan untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan pada saat yang bersamaan, pemerintah Iran juga tidak akan tinggal diam, dan mereka juga akan melakukan segala cara untuk melawan intervensi luar.

2. Perang yang Menyeret Pihak Lain
   
   Dino menyoroti bahwa Iran memiliki jaringan politik dan militer yang cukup signifikan di beberapa wilayah di luar Iran, di Timur Tengah. Oleh karena itu, perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar.

3. Tidak Ada Pembenaran untuk Aksi Militer
   
   Dino menegaskan bahwa kalaupun pemerintah di Teheran tumbang, hal ini tidak otomatis memberikan pembenaran terhadap aksi militer yang dilakukan AS dan Israel. Hal ini bisa memicu Indonesia terjerumus dalam konflik dalam Perang Dunia Ketiga.

4. Iran sebagai Pihak yang Diserang
   
   Dino menegaskan bahwa Iran merupakan pihak yang diserang, bukan pihak yang memulai agresi terhadap AS-Israel. Kebuntuan perundingan antara Washington dan Teheran tidak dapat dijadikan legitimasi atas serangan militer. Selain itu, pemerintah Oman yang selama ini berperan sebagai mediator, menyatakan terdapat kemajuan signifikan dalam proses diplomasi kedua negara.

5. Eskalasi Konflik dan Kecenderungan AS
   
   Eskalasi ini dipandang mencerminkan kecenderungan baru dalam kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pendekatan yang mengedepankan tekanan dan kekuatan militer terhadap pihak yang dianggap tidak sejalan dinilainya sangat berbahaya bagi stabilitas global.

Alasan Mengapa Mediasi Tidak Realistis

Menurut Dino, langkah Prabowo Subianto yang bersedia terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik sangat tidak realistis. Setidaknya ada empat alasan:

1. AS Jarang Menerima Mediasi Pihak Ketiga
   
   Secara historis, AS jarang menerima mediasi pihak ketiga ketika tengah melancarkan operasi militer. Statusnya sebagai negara adidaya membuat ruang kompromi semacam itu relatif sempit. Ego AS sebagai negara super power terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran.

2. Hubungan Jakarta–Teheran Tidak Dekat
   
   Dalam lebih dari satu tahun terakhir, belum tercatat pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Iran, baik di dalam negeri masing-masing maupun di forum internasional. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini.

3. Mediasi Antara AS-Iran Tidak Mungkin Dilakukan
   
   Alasannya adalah Donald Trump tidak akan bersedia berkunjung ke Teheran, Iran pasca penyerangan. Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi.

4. Presiden Prabowo Tidak Bisa Bertemu Netanyahu
   
   Dalam upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Secara politik, diplomatik, dan juga logistik katanya tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri.

Tegaskan Politik Bebas Aktif

Dino Patti Djalal menilai langkah paling penting bagi Indonesia di tengah eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran bukanlah mengejar peran sebagai mediator, melainkan menegaskan posisi secara jelas dan konsisten. “Menurut saya yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai jurudamai dalam konflik ini karena tidak realistis, tapi justru menegaskan posisi Indonesia secara jelas, tegas, dan lugas,” ujar Dino.

Ia menekankan, Indonesia harus berani menyatakan secara terbuka mana yang benar dan mana yang keliru, apa pun risikonya. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, menurut dia, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun lalu.

Usulan Tangguhkan Pasukan Perdamaian

Dalam konteks kebijakan konkret, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan untuk menyurati Presiden Donald Trump. Isi surat tersebut, menurut dia, adalah pemberitahuan bahwa Indonesia menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza, sambil mengkaji ulang perkembangan situasi di Timur Tengah.

Langkah tersebut, kata Dino, akan menjadi pesan diplomatik Indonesia bahwa negara berprinsip dan tidak mudah diperlakukan sebagai pihak yang selalu menyetujui kebijakan negara lain. Ia juga mengingatkan adanya risiko jika pasukan Indonesia ditempatkan di bawah komando yang dipengaruhi dinamika politik domestik AS. Dengan situasi konflik yang berpotensi meluas, termasuk keterkaitan sejumlah kelompok di Palestina dengan Iran, Indonesia harus berhati-hati agar tidak terseret dalam komplikasi yang lebih besar.

Kesimpulan

Bagi Dino, keputusan apa pun harus dipertimbangkan secara matang. “Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih,” ujarnya di akhir video.