Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Dampak dan Solusi untuk Politik yang Lebih Bersih
Sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak di Indonesia memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, sistem ini memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakilnya secara langsung. Namun di sisi lain, sistem ini juga menciptakan tantangan besar, khususnya dalam bentuk biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang.
Buku bunga rampai yang diterbitkan oleh Bawaslu RI berjudul “Pembiayaan Pemilu di Indonesia (2018)” menunjukkan bahwa kontestasi pemilu kita sedang terjebak dalam pusaran modal yang besar. Hal ini mengarah pada kecenderungan korupsi dan manipulasi data suara, terutama pada fase pasca-pemungutan suara.
Komodifikasi Form C1 dan Rivalitas Intra-Partai
Dalam sistem suara terbanyak, selisih satu suara saja bisa mengubah nasib seorang caleg. Kondisi ini menciptakan persaingan yang sangat ketat, bahkan di internal partai yang sama. Akibatnya, Form C1 (sertifikat hasil penghitungan suara) menjadi barang mewah yang memiliki nilai transaksional tinggi.
Selama ini, akses terhadap Form C1 sering kali termonopoli. Caleg dengan modal besar dapat membiayai ribuan saksi mandiri untuk mendapatkan data tersebut, sementara caleg dengan modal cekak harus “pasrah” pada struktur partai yang belum tentu netral. Celah inilah yang memicu praktik suap kepada oknum penyelenggara demi mendapatkan atau bahkan mengubah data.
Transformasi Peran Bawaslu: Dari Pengawas Menjadi Penyedia Data
Gagasan yang perlu didorong adalah menjadikan Bawaslu sebagai penyedia utama Form C1 yang didistribusikan langsung kepada para caleg. Kebijakan ini memiliki dua fungsi strategis:
- Alat Kontrol Horizontal: Jika setiap caleg memegang data resmi yang sama dari Bawaslu, ruang bagi oknum untuk melakukan “geser suara” antar-caleg di internal partai menjadi tertutup.
- Data Pembanding (Counter-Data): Caleg memiliki senjata hukum yang kuat dalam bentuk data pembanding yang otoritatif saat rekapitulasi berjenjang dilakukan oleh KPU.
Dengan skema ini, Form C1 dikembalikan fungsinya sebagai public goods (barang publik), bukan komoditas privat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berkantong tebal.
Analisis Efisiensi: Menuju Low-Cost Politics
Secara ekonomi politik, kebijakan ini akan menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan bagi para peserta pemilu. Selama ini, caleg harus mengeluarkan biaya hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membayar honor saksi di ribuan TPS demi mengamankan data C1.
Jika Bawaslu secara aktif membagikan data tersebut melalui sistem yang bersih dan terverifikasi, maka “biaya keamanan” tersebut dapat dipangkas habis. Caleg tidak perlu lagi membangun infrastruktur saksi mandiri yang duplikatif. Ini adalah langkah nyata menuju demokratisasi akses, di mana caleg yang kompeten namun minim modal tetap memiliki kepastian bahwa suaranya tidak akan hilang di tengah jalan.
Memperkuat Pengawas TPS dan Legal Standing
Tentu, gagasan ini menuntut penguatan di tingkat akar rumput, yakni Pengawas TPS (PTPS). PTPS harus menjadi garda terdepan yang menjamin bahwa data Form C1 yang diambil adalah data yang “bersih” dan orisinal. Digitalisasi melalui sistem informasi pengawasan (seperti Siwaslu) harus dioptimalkan agar data bisa didistribusikan secara real-time kepada caleg melalui portal resmi.
Namun, semua terobosan teknis ini membutuhkan landasan hukum yang kokoh. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait pemungutan dan penghitungan suara harus segera diselesaikan. Perbawaslu tersebut harus secara eksplisit memberikan mandat bagi jajaran pengawas untuk mendistribusikan data hasil kepada kontestan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Penutup
Menekan politik uang tidak cukup hanya dengan imbauan moral, tetapi harus melalui perbaikan sistem yang mampu menutup celah transaksional. Dengan mempermudah akses caleg terhadap Form C1 melalui peran aktif Bawaslu, kita sedang menghancurkan “pasar gelap” suara dan menurunkan biaya politik secara sistemik. Inilah jalan menuju pemilu yang lebih berintegritas, di mana mandat rakyat benar-benar terjaga tanpa harus ditebus dengan biaya yang mahal.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
