Pemeriksaan Bupati Cilacap di Polresta Banyumas
Bupati Kabupaten Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas. Ia keluar dari lokasi tersebut pada Jumat (13/3/2026) malam sekitar pukul 21.12 WIB setelah menjalani proses pemeriksaan yang dimulai sejak pukul 16.15 WIB.
Saat keluar, ia tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan masker. Tanpa memberikan pernyataan kepada awak media yang menunggu di lokasi, ia langsung berjalan menuju kendaraan yang telah disiapkan petugas. Bupati tersebut kemudian dibawa menggunakan mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi F 1203 FBK.
Rombongan Pejabat Pemkab Cilacap Dibawa ke Jakarta
Dalam rombongan yang diberangkatkan ke Jakarta, turut serta Satmoko Danardono selaku Sekretaris Daerah Cilacap bersama sejumlah pejabat dari beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Di lokasi yang sama, petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga terlihat membawa sejumlah dokumen dan koper dari dalam Gedung Satreskrim Polresta Banyumas.
Selain itu, sekitar tujuh kendaraan disiapkan untuk mengangkut beberapa pihak yang sebelumnya menjalani pemeriksaan di lokasi tersebut. Setelah seluruh rombongan siap diberangkatkan, kendaraan yang membawa para pejabat tersebut langsung bergerak menuju Stasiun Purwokerto.
Dari stasiun itu, mereka kemudian diberangkatkan ke Jakarta menggunakan KA Purwojaya dengan tujuan akhir Stasiun Gambir. Kereta api tersebut dijadwalkan berangkat pada pukul 21.37 WIB.
Operasi Tangkap Tangan KPK di Cilacap
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Cilacap pada Jumat (13/3/2026). Dalam operasi tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman diamankan bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Setelah penangkapan, rombongan yang diamankan sempat dibawa menggunakan bus menuju Polresta Banyumas untuk menjalani pemeriksaan awal oleh tim penyidik. Selain Syamsul, sejumlah pejabat dari lingkungan Pemkab Cilacap termasuk beberapa kepala dinas juga ikut diberangkatkan ke Jakarta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Pemprov Jateng Siapkan Asistensi ke Cilacap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keprihatinan atas penangkapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/3/2026). Meski demikian, Pemprov memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, terutama menjelang arus mudik Lebaran.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan pihaknya baru menerima informasi awal terkait penangkapan tersebut. Menurutnya, Bupati Cilacap telah dibawa oleh penyidik KPK ke Jakarta untuk proses lebih lanjut.
“Kami memperoleh informasi kalau ada penangkapan (Bupati Cilacap) lalu dibawa ke Jakarta. Kami tadinya enggak tahu kalau Pak Sekdanya juga kena. Saya tadi sudah sempat kontak nomor beliau (Sekda Cilacap) tapi enggak diangkat. Jadi saya belum tahu situasinya sampai saat ini,” papar Sumarno kepada Tribun di depan ruang kerjanya.
Menanggapi peristiwa tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana memberikan pendampingan langsung ke wilayah Kabupaten Cilacap. Langkah ini dilakukan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Kasus Hukum Masih Belum Diketahui
Hingga saat ini, Pemprov Jawa Tengah mengaku belum memperoleh informasi detail mengenai perkara hukum yang menjerat Bupati Cilacap tersebut. Namun, Sumarno menilai sejumlah sektor di pemerintahan daerah kerap memiliki potensi pelanggaran hukum. Beberapa di antaranya berkaitan dengan praktik jual-beli jabatan maupun pemberian fee atau cashback dari proyek pembangunan.
“Kami selalu ingatkan kepada teman-teman di daerah agar menjaga integritas,” paparnya.
Integritas Kepala Daerah Jadi Sorotan
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah membangun berbagai sistem untuk mendorong integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Meski demikian, menurutnya, faktor utama tetap bergantung pada integritas pribadi masing-masing kepala daerah.
“Kami di provinsi sampai bosan (karena) sering menyampaikan soal ini,” terangnya.
Sumarno juga mengingatkan bahwa kepala daerah telah mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara. Oleh karena itu, seluruh fasilitas tersebut seharusnya diimbangi dengan komitmen penuh untuk melayani masyarakat.
“Saya sering menyampaikan bahwa manusia itu sifatnya jelek semua yang bernilai di hadapan Allah itu adalah kita bisa mengendalikan diri. Cukup tidak cukup itu diukur dari diri kita sendiri. Tidak bisa diukur dengan orang lain,” tambahnya.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
