JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun terdapat kekhawatiran terhadap defisit APBN yang berpotensi melebihi ambang batas 3% terhadap PDB. Program MBG dirancang dengan anggaran sebesar Rp335 triliun, salah satu anggaran terbesar di antara program dan kementerian/lembaga lainnya.
Di tengah situasi geopolitik yang memicu kenaikan harga minyak dan potensi meningkatnya subsidi BBM, beberapa pihak meminta agar pemerintah memangkas atau menghentikan MBG. Namun, Presiden Prabowo melihat program ini sebagai bentuk kepedulian negara kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Menurutnya, MBG tidak hanya bertujuan mengatasi masalah gizi dan stunting, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
Dalam dialog bersama para tokoh dan jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Prabowo menyampaikan bahwa program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan, “Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan.”
Selain dampak sosial, Presiden mengklaim program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan. Prabowo memperkirakan pada puncaknya nanti, MBG akan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja. Hal ini diwujudkan melalui pembukaan hingga 30.000 sampai 31.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. Setiap dapur diperkirakan dapat mempekerjakan hingga 50 orang karyawan.
“Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” klaim Prabowo.
Meski demikian, Prabowo mengakui masih ada kekurangan dalam implementasi program. Namun, ia menegaskan pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban. “Ada 1.000, lebih 1.000 (dapur) yang sudah kami tutup,” ujarnya.
Pembiayaan program ini, menurut Presiden, tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara. “Uang kami ada. Tinggal kami organisir, kami kurangi kebocoran,” tegasnya.
Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. “Rakyat kami sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita,” pungkasnya.
Rekomendasi Ekonom tentang Risiko Defisit APBN
Sebelumnya, lembaga kajian ekonomi Indonesia memperkirakan defisit APBN bisa melebar hingga melampaui batas 3% terhadap PDB. Ini berpeluang terjadi akibat dampak perang berkepanjangan terhadap harga minyak dunia maupun nilai tukar rupiah.
Defisit APBN 2026 ditargetkan mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Target ini ditetapkan berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp16.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel.
Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan yakni Rp16.800, Rp17.000, dan Rp18.500 per dolar AS. Sementara itu, empat skenario kenaikan harga minyak sejalan dengan eskalasi perang yakni US$72 per barel, US$87 per barel, US$105 per barel apabila penutupan Selat Hormuz berlanjut, dan terburuk US$130 per barel.
Dari hasil simulasi, Core mendapati beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun. Ini bisa terjadi jika skenario terburuk depresiasi rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS.
“Yang lebih mengkhawatirkan, defisit APBN sudah berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap PDB bahkan pada Skenario 2, ketika harga minyak US$87 per barel. Pada kondisi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS dengan harga minyak di level US$87 per barel, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB,” dikutip dari kajian tersebut.
Core memberikan sepuluh rekomendasi jangka pendek, termasuk menjaga batas defisit tidak melewati 3% dengan meninjau kembali alokasi anggaran program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Kedua program tersebut secara total menyerap anggaran sekitar Rp418 triliun, sehingga menjadi belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi.”
Senada, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) juga memperkirakan defisit APBN 2026 bisa tembus melebihi 3,5% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran. Salah satu anggaran yang disoroti adalah MBG.
Melalui analisis bertajuk ‘Dampak Perang Iran-AS Terhadap Perekonomian Indonesia’, LPEM UI menerangkan bahwa kenaikan harga minyak dunia ini paling terpengaruh akibat penutupan Selat Hormuz. Sebesar 25% perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut.
“Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN berpotensi melebar melampaui 3% PDB tanpa penyesuaian kebijakan/revisi anggaran,” dikutip dari situs resmi LPEM UI.
LPEM menyebut MBG mengambil porsi 10,7% dari total belanja pemerintah pusat yakni Rp3.149,7 triliun. Anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menuai sorotan karena dinilai tidak memiliki bukti empiris yang memadai akan dampaknya ke perekonomian. “Kurang memadainya bukti empiris terkait dampak program terhadap perekonomian memperkuat dorongan penyelarasan program untuk menciptakan bantalan fiskal di tengah kondisi yang mendesak,” bunyi kajian tersebut.
