Kebijakan WFH untuk ASN dan Swasta
Pemerintah memastikan rencana kerja dari rumah (work from home/WFH) atau bekerja di mana saja (work from anywhere/WFA) per pekan akan segera diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Dengan program ini, pemerintah menargetkan penghematan konsumsi BBM nasional hingga 20%.
Kebijakan ini disinyalir sebagai respons terhadap situasi krisis energi yang terjadi akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Perang ini telah mengganggu pasokan minyak dunia, sehingga harga minyak mentah Brent melonjak tajam, bahkan sempat mencapai US$112 (Rp1,9 juta) per barel. Banyak negara terdampak, termasuk Thailand yang sudah memangkas alokasi subsidi BBM.
BBM merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian nasional yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat luas. Jika harga BBM naik, maka berbagai harga barang pokok, jasa, dan lainnya juga akan meningkat.
Namun, kebijakan WFH belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas memiliki upah tak layak dan tidak memiliki akses internet atau kemewahan untuk bekerja dari rumah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan jangka panjang yang lebih berkeadilan agar ketimpangan tidak semakin melebar.
Perlunya Kebijakan yang Memihak Kelas Menengah Ke Bawah dan Pekerja Informal
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa hampir 95% rumah tangga nasional menggunakan sepeda motor yang aktif mengonsumsi BBM. Dari total 146,5 juta pekerja nasional, ASN dan pekerja formal swasta masing-masing berjumlah 5,8 juta dan 61,85 juta orang.
Namun, ASN dan pekerja formal cenderung kebal terhadap gejolak BBM karena memiliki skema kenaikan gaji tetap tahunan, perlindungan sosial, dan banyak yang mendapat tunjangan transportasi. Yang lebih krusial adalah bagaimana pemerintah bisa memperluas kebijakan penghematan BBM kepada para pekerja di sektor informal.
Ada puluhan juta orang yang bekerja sebagai freelancer, pedagang pasar, tukang ojek, hingga buruh bangunan yang tidak memiliki kemewahan untuk WFH. Jika pemerintah bisa mengurangi beban konsumsi BBM mereka, akan memunculkan efek domino positif. Konsumsi energi termasuk BBM di tingkat rumah tangga tergolong tinggi dengan rata-rata sekitar 15% dari total pengeluaran bulanan rumah tangga.
Secara kasar, merujuk data BPS, ada setidaknya 25,61 juta orang berpenghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan. Jika seorang individu bisa menghemat ongkos Rp200 ribu (misalnya setara 4-5 hari WFH per bulan karena tidak beli bensin motor), maka penghematan senilai 10% dari pengeluaran total bulanan tersebut bisa dialihkan ke kebutuhan mendesak lainnya.
Harus Dilandasi Data Akurat
Agar kebijakan WFH ini bisa optimal, pemerintah perlu memperhatikan karakteristik konsumsi BBM antardaerah. Salah satu variabel penting adalah perbedaan profil konsumsi BBM antar provinsi. Di Yogyakarta, rata-rata pengeluaran “rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor” menyerap 6% dari total pengeluaran untuk beli bensin. Sedangkan di Papua, angkanya hanya 3,3%.
Di tingkat nasional, Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan tingkat konsumsi BBM mencapai 92%, sementara Papua hanya sebesar 31%. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, jarak tempuh harian, ketersediaan alternatif transportasi, hingga infrastruktur penunjang seperti jalan dan jaringan internet.
Dengan basis data yang akurat dan terperinci, pemerintah bisa melakukan diversifikasi kebijakan yang tepat seperti memilah wilayah mana saja yang membutuhkan transportasi umum, jaringan internet, jalan, gedung perkantoran, dan penunjang lain yang bisa menghemat konsumsi energi dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara optimal.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?
Sambil mengharapkan adanya perluasan kebijakan penghematan energi, pemerintah perlu memastikan kebijakan tahap awal ini berjalan dengan baik. Jika melihat dari sisi kepatuhan menjalankan WFH, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa menjamin pemberlakukan kebijakan ini dijalankan oleh para ASN.
Tantangan ada pada kalangan usaha swasta yang memiliki pertimbangan tersendiri untuk sepenuhnya mematuhi kebijakan pemerintah. Ini memerlukan keluwesan pemerintah untuk menerapkan atau meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
Pemerintah bisa berkompromi dengan menawarkan insentif menarik kepada pihak swasta. Contohnya bisa berupa pengurangan pajak atas biaya digitalisasi kerja seperti internet, perangkat, dan sistem kerja jarak jauh, hingga skema berbasis kinerja bagi perusahaan yang mampu menurunkan mobilitas karyawan secara terukur.
Transisi Energi yang Adil
Akhirnya, kita berharap dinamika ini bisa menjadi pelecut realisasi komitmen transisi energi nasional yang berjalan lambat. Selain itu, ini juga bisa menjadi ajang pemutakhiran data energi dan lingkup kesejahteraan penduduk nasional lainnya.
Rinaldi menerima dana beasiswa LPDP untuk program Doktoral Luar Negeri sejak tahun 2025-2029.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
