Upaya Jerman Mengurangi Ketergantungan pada Teknologi AS
Sektor publik Jerman sedang berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asal Amerika Serikat (AS) guna menghindari risiko tekanan politik atau pemerasan. Hal ini dilakukan karena sebagian besar penyedia layanan komputer yang digunakan oleh otoritas Jerman berbasis di AS, sehingga memungkinkan pemerintah AS mengakses data yang disimpan di fasilitas mereka.
Selain otoritas Jerman, pihak AS juga memiliki akses ke dokumen-dokumen yang dikeluarkan lembaga pemerintah negara bagian maupun federal. Ini terjadi karena banyak perusahaan teknologi yang menyediakan layanan digital tersebut beroperasi dari AS. Dengan adanya Undang-Undang Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD Act), pemerintah AS dapat mengakses data di Jerman melalui dekrit atau perintah eksekutif jika data tersebut disimpan di fasilitas AS, termasuk data yang disimpan di negara lain asalkan servernya dimiliki oleh perusahaan AS atau anak perusahaannya.
ZenDis, Pusat Kedaulatan Digital Administrasi Publik Jerman, ingin mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi AS seperti Microsoft. Saat ini, ZenDis sedang mengembangkan alternatif digital untuk produk-produk AS. Sebagai perseroan terbatas yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Jerman, ZenDis menekankan bahwa semua data yang disimpan di basis data AS berisiko. Lutz Niemeyer, juru bicara ZenDis, menyatakan bahwa negara berkewajiban menjaga keamanan data penting yang dipercayakan warga negaranya.
Contoh Sanksi AS terhadap Hakim ICC
Kasus Nicolas Guillou, seorang hakim Prancis di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, menjadi contoh nyata tentang dampak sanksi AS terhadap individu yang berlawanan dengan kepentingan politik AS. Guillou dan beberapa hakim serta jaksa lainnya masuk dalam daftar sanksi AS setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Guillou mengungkapkan bahwa akun-akunnya yang terkait dengan perusahaan AS seperti Amazon dan PayPal ditutup. Selain itu, ia tidak dapat memesan hotel di Eropa melalui agen perjalanan online Booking.com, yang harus memutus hubungan dengan orang-orang yang dikenakan sanksi oleh pemerintah AS.
Ancaman dari Perusahaan Teknologi AS
Niemeyer dari ZenDis mengatakan bahwa salah satu cara yang mungkin dilakukan AS adalah dengan menginstruksikan perusahaan teknologi untuk menghentikan pembaruan, terutama pembaruan keamanan, pada perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga pemerintah Jerman. Ia memprediksi bahwa hal ini akan membuat negara tidak lagi berfungsi secara optimal, mulai dari pemerintah lokal hingga tingkat tinggi di kanselir Jerman.
Solusi OpenDesk untuk Kedaulatan Digital
Untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi AS, ZenDis mengembangkan solusi bernama openDesk. OpenDesk merupakan paket perkantoran lengkap yang fleksibel untuk sektor publik, dengan kode sumber yang tersedia secara publik. Fokus utamanya adalah pada kedaulatan digital, keamanan, dan kolaborasi.
ZenDis tidak mengembangkan openDesk sendiri. Tim yang terdiri dari 40 orang tersebut mengidentifikasi berbagai produk di pasar Jerman dan Eropa, kemudian menggabungkannya menjadi kumpulan perangkat lunak terpadu. Direktur Pelaksana ZenDis, Pamela Krosta-Hartl, menjelaskan bahwa mereka menghubungkan berbagai solusi individu dan mengintegrasikannya.
ZenDis didirikan pada 2022 dengan dana awal €16 juta (sekitar Rp312 miliar) dari pemerintah federal. Sejak saat itu, mereka telah menjual 160.000 lisensi openDesk. Pada tahun 2025, omzetnya mencapai lebih dari €18 juta (Rp351 miliar), setengahnya berasal dari penjualan lisensi.
Minat Sektor Swasta terhadap OpenDesk
Bukan hanya sektor publik yang tertarik mengurangi ketergantungan pada AS. Perusahaan swasta, terutama di sektor jasa keuangan, juga menunjukkan minat terhadap openDesk. Niemeyer menyatakan bahwa ZenDis sedang menyiapkan program untuk mitra distribusi yang dapat membuat solusi untuk sektor swasta, karena ZenDis yang dimiliki oleh pemerintah Jerman hanya dapat menghasilkan 20% pendapatannya dari sektor swasta.
Niemeyer enggan membicarakan klien ZenDis, yang terdiri dari lembaga pemerintah di tingkat negara bagian dan federal. Krosta-Hartl mengungkapkan bahwa ada permintaan dari banyak perusahaan ternama dan pertemuan dengan telekomunikasi Spanyol baru-baru ini, “Jadi, jangkauan kami tidak hanya di Jerman,” jelasnya.
Risiko Penggunaan Layanan Cloud AS
Dalam upaya mencapai kedaulatan digital di Jerman, beberapa aktivis perlindungan digital terkejut dengan kesepakatan antara produsen listrik terbesar Jerman, RWE, dengan Amazon beberapa minggu lalu. Kesepakatan tersebut memungkinkan Amazon membeli listrik dari RWE, yang kemudian menyimpan datanya di cloud Amazon dan dapat menggunakan produk kecerdasan buatan (AI) Amazon.
“Umumnya, kami tidak menghakimi ketika perusahaan menjalin kemitraan dengan pihak lain,” kata Krosta-Hartl, tetapi ia menunjukkan bahwa ada risiko signifikan terkait penggunaan layanan cloud AS, termasuk risiko ‘pemerasan’ politik.
“Kita bisa lihat hari ini bahwa bahaya tersebut sangat nyata. Donald Trump mengaitkan isu yang tidak berhubungan dan menyelesaikannya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memanfaatkan hubungan dekatnya dengan industri teknologi,” kata Krosta-Hartl.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kedaulatan digital harus selalu diperhitungkan dalam penilaian risiko perusahaan.
