Kasus Amsal Christy Sitepu: Dugaan Mark Up Anggaran dan Perjuangan Mencari Keadilan
Amsal Christy Sitepu, seorang videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan perasaan tidak adil yang dialaminya dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ia menuding bahwa biaya yang diajukan untuk proyek tersebut dinilai terlalu tinggi oleh pihak berwenang, meskipun ia memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan dengan tujuan yang jelas dan sesuai kebutuhan.
Amsal, yang saat ini menjabat sebagai Direktur CV Promiseland, kini dituntut dua tahun penjara akibat dugaan mark up anggaran. Ia mengadukan nasibnya ke Komisi III DPR, di mana ia menceritakan pengalamannya secara langsung melalui Zoom dari Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, Amsal tampak sangat emosional, bahkan menangis saat menjelaskan kasus yang menimpanya.
Proses Penawaran Proposal dan Penilaian Jaksa
Dalam kesempatan itu, Amsal menjelaskan bahwa ia mengajukan proposal pembuatan video profil desa kepada 20 desa di empat kecamatan, yaitu Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran. Biaya yang diajukan dalam proposal tersebut sekitar Rp 30 juta per desa. Namun, dalam proses penilaian, jaksa dan auditor menilai bahwa biaya tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata.
Menurut Amsal, semua jasa editing video dianggap bernilai Rp 0 oleh jaksa. Ia menyebutkan bahwa dalam proposal yang diajukan, ada beberapa item seperti editing, cutting, dubbing, clip-on, atau mikrofon dengan total nilai Rp 5,9 juta. Namun, hal ini dinilai tidak sesuai oleh pihak berwenang.
“Jadi seperti itulah singkatnya cerita pembuatan video profil ini yang saya hari ini hanya mencari keadilan,” ujar Amsal sambil menangis.
Pernyataan Amsal tentang Profesi dan Keberanian
Amsal menekankan bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja ekonomi kreatif. Ia mengaku khawatir jika anak-anak muda yang bekerja di bidang ekonomi kreatif melihat kasus yang menimpanya, mereka akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah.
“Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual,” ucap Amsal.
Ia juga meminta tolong kepada Komisi III DPR agar dapat membantunya mencari keadilan. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya akan membantu Amsal dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Awal Mula Kasus Amsal Sitepu
Kasus Amsal Sitepu bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode anggaran 2020 hingga 2022. Dalam proyek tersebut, Amsal mengajukan proposal pembuatan video profil dengan biaya sekitar Rp 30 juta per desa. Namun, setelah dilakukan analisis oleh Inspektorat Kabupaten Karo, biaya pembuatan video dinilai seharusnya sekitar Rp 24,1 juta per desa.
Selisih nilai inilah yang menjadi dasar dugaan kerugian negara. Dalam persidangan, jaksa menyebut kerugian negara mencapai Rp 202 juta. Namun, kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev, mempertanyakan dasar perhitungan tersebut.
“Ini yang paling kita garis bawahi. Perhitungan Rp 200 juta ini dari mana,” ujar kuasa hukum Amsal.
Tantangan dan Harapan
Amsal mengungkapkan bahwa ia hanya ingin mendapatkan keadilan atas tindakan yang dianggap tidak adil oleh pihak berwenang. Ia berharap agar proses hukum yang sedang berlangsung dapat memberikan hasil yang adil dan transparan. Selain itu, ia juga berharap agar para pekerja ekonomi kreatif lainnya tidak merasa takut untuk bekerja sama dengan pemerintah.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
