Kondisi Pasca OTT KPK dan Upaya Plt Bupati Bekasi dalam Membangun Kepercayaan ASN
Setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Plt Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja, mengambil alih tugas sebagai pelaksana tugas bupati. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi dari Partai Buruh. Pengangkatannya ini terjadi setelah Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, terkena OTT KPK.
Kondisi pasca OTT KPK memberikan dampak signifikan terhadap mental dan aktivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Selain itu, ada juga kebijakan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat yang mencapai Rp 649 miliar. Dengan kondisi tersebut, Plt Bupati Bekasi harus memutar otak agar pembangunan infrastruktur tidak terganggu serta pelayanan publik tetap berjalan.
Langkah-Langkah yang Dilakukan oleh Plt Bupati Bekasi
-
Membangun Kembali Kepercayaan ASN
Untuk membangun kembali kepercayaan ASN, Plt Bupati Bekasi melakukan apel pagi dan mengunjungi setiap dinas untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Meskipun ada beberapa dinas yang diperiksa oleh KPK, ia terus menguatkan semangat ASN agar tetap fokus pada tugas masing-masing. -
Efisiensi Anggaran dan Peningkatan PAD
Dalam menghadapi pemangkasan TKD, Plt Bupati Bekasi melakukan efisiensi dari segi makan minum dan listrik. Selain itu, ia juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanggil dinas-dinas yang bisa membantu meningkatkan PAD melalui berbagai inisiatif. -
Audit BUMD dan Penyertaan Modal
Plt Bupati Bekasi juga melakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini mengalami kerugian. Audit internal sudah dilakukan, dan saat ini sedang dilanjutkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa BUMD tidak lagi mengalami kerugian dan dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah. -
Peluncuran Layanan Perizinan BOSS
Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Plt Bupati Bekasi adalah peluncuran aplikasi layanan perizinan satu pintu dengan nama Bekasi One Stop Service (BOSS). Layanan ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan bertujuan untuk mempercepat proses perizinan serta meningkatkan iklim investasi. -
Penertiban Pasar Tumpah di Kawasan SGC Cikarang
Penertiban pasar tumpah di kawasan lampu merah SGC Cikarang dilakukan dengan membentuk “super team” yang terdiri dari dinas terkait, Ormas, Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan, dan tokoh masyarakat. Hasilnya, penertiban berhasil dilakukan secara aman dan terkendali tanpa adanya penolakan. -
Pengolahan Sampah di TPA Burangkeng
Untuk mengatasi masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng yang overload, Pemkab Bekasi bekerja sama dengan PT Asiana Teknologi Lestari. Kerjasama ini berupa pengolahan sampah existing menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk dijadikan bahan bakar alternatif industri semen. Sampah yang selama ini menumpuk justru menjadi komoditas yang bernilai ekonomi.
Pesan kepada Masyarakat dan Tantangan di Masa Depan
Plt Bupati Bekasi menyampaikan pesan kepada semua elemen masyarakat untuk tetap semangat dan mendukung kerja kerasnya. Dalam tiga bulan terakhir, ia telah mencapai lima poin utama:
- Peluncuran layanan perizinan satu pintu.
- Relokasi pasar tumpah di kawasan SGC Cikarang.
- Audit BUMD untuk penyertaan modal yang lebih bijak.
- Transparansi pendapatan daerah setiap hari.
- Peningkatan infrastruktur yang lebih transparan.
Plt Bupati Bekasi berharap doa dari masyarakat Kabupaten Bekasi agar semua elemen pemerintah dapat melaksanakan amanah dengan baik.
