Sinergi antara Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dengan Perguruan Tinggi di Purwokerto
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terus memperluas sinergi dengan perguruan tinggi melalui kegiatan audiensi tindak lanjut kerja sama utama bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan Universitas Wijayakusuma Purwokerto (Unwiku). Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan implementasi kerja sama yang telah terjalin dapat berjalan optimal melalui monitoring serta penyusunan rencana aksi yang berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, pihak UMP diwakili oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Internasional, Condro Nur Alim. Sementara dari Universitas Wijayakusuma Purwokerto hadir Dekan Fakultas Hukum Aniek Periani beserta jajaran. Adapun dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dihadiri oleh Hazmi Saefi selaku Ketua Tim Kerja HRBTI bersama anggota tim.
Hazmi menyampaikan bahwa setiap kerja sama dengan stakeholder perlu dilakukan monitoring untuk memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan. Selain itu, Kanwil kemenkum Jateng juga tengah menyiapkan draft lanjutan kerja sama yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan.
“Ruang lingkup kerja sama kami cukup luas, mulai dari Divisi Pelayanan Hukum dengan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), hingga Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), termasuk di dalamnya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta tugas dan fungsi harmonisasi regulasi,” jelas Hazmi.
Selain itu, sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjadi salah satu fokus, dengan kalangan akademisi sebagai target utama. Arahan pimpinan juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam penataan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Terkait Posbankum, dijelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, termasuk melalui penunjukan kepala desa atau lurah sebagai paralegal guna membantu penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa.
Menanggapi hal tersebut, Condro Nur Alim menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Ia menilai program-program yang ditawarkan sangat relevan dengan kebutuhan perguruan tinggi.
“Kami sangat senang dengan kehadiran Kemenkum. Program seperti sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru sangat relevan bagi mahasiswa kami. Kami siap memfasilitasi tempat maupun peserta,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya layanan Kekayaan Intelektual, khususnya terkait hak cipta dan paten, yang menjadi perhatian UMP. Pihaknya mendorong para dosen untuk memiliki minimal satu hak cipta.
“Kami berharap ada sosialisasi lebih lanjut terkait paten, terutama bagaimana proses untuk mendapatkannya,” tambahnya.
Terkait Posbankum, UMP juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang akan difokuskan pada desa-desa yang membutuhkan, serta dikaitkan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sebagai penutup, pihak UMP menyampaikan dukungan penuh terhadap kerja sama ini dan berharap adanya keberlanjutan program yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun civitas akademika.
Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dengan perguruan tinggi di wilayah Purwokerto semakin kuat dan mampu mendorong peningkatan layanan hukum serta kesadaran hukum di tengah masyarakat.
