Perbedaan Pendekatan dalam Polemik Ijazah Jokowi
Polemik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perhatian publik setelah Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, menyerukan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Hal ini memicu perdebatan yang berlangsung di berbagai media sosial, ruang publik, hingga forum politik.
Pendekatan Hukum Formal oleh Jokowi
Jokowi menegaskan bahwa ijazah adalah dokumen pribadi yang tidak bisa sembarangan dituntut untuk ditunjukkan. Ia menekankan prinsip hukum bahwa beban pembuktian ada pada pihak penuduh, bukan pada dirinya. “Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan,” ujar Jokowi pada Jumat, 10 April 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa jika setiap tuduhan harus dijawab dengan menunjukkan dokumen pribadi, maka akan terjadi kekacauan dalam sistem hukum dan sosial. Menurutnya, hal itu bisa menjadi preseden buruk di masyarakat. Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa ranah pengadilan adalah forum yang tepat untuk mencari kepastian hukum. Ia menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli di hadapan majelis hakim apabila diminta dalam persidangan. “Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, ya akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan,” tegasnya.
Langkah Hukum Jokowi
Sejak tahun lalu, Jokowi telah melaporkan Roy Suryo dan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran hoaks terkait ijazah. Namun, hingga kini kasus tersebut masih berada di tahap penyidikan. Jokowi mendesak agar kepolisian segera mempercepat proses hukum sehingga perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. “Ini kan sudah hampir satu tahun. Segera P21 dan segera diserahkan pada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar,” kata Jokowi.
Pandangan Jusuf Kalla
Sebelumnya, JK menilai polemik ini telah menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun immateriil. Ia menyebut perdebatan publik yang tiada henti telah menguras energi, waktu, dan biaya, serta menimbulkan perpecahan di masyarakat. “Waktu kita habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu,” ujar JK.
Menurut JK, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara sederhana: Jokowi cukup menunjukkan ijazah aslinya agar polemik berhenti. Ia menegaskan keyakinannya bahwa Jokowi memiliki ijazah asli, sehingga tidak ada alasan untuk terus berlarut-larut. Selain itu, JK juga mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran hoaks yang menuding dirinya sebagai penyandang dana bagi Roy Suryo dalam polemik ijazah Jokowi.
Perbedaan Pendekatan dalam Penyelesaian Masalah
Dari dua pendekatan ini, terlihat jelas perbedaan antara Jokowi yang mengedepankan prinsip hukum formal dan JK yang lebih fokus pada solusi praktis. Meskipun begitu, kedua pihak sepakat bahwa polemik ini perlu segera diselesaikan agar tidak terus berlarut-larut dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.
