Kritik terhadap Pernyataan Jusuf Kalla tentang Konflik Berbasis Agama
Koordinator LBH Arus Bawah Prabowo (ABP), Steven Pailah, menyoroti pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), dalam sebuah acara di Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, pernyataan tersebut dinilai tidak tepat, khususnya dalam menggambarkan konsep keagamaan yang berkaitan dengan konflik di Poso dan Ambon.
LBH ABP mengutip pernyataan JK dari video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, JK menyampaikan bahwa konflik bernuansa agama sering kali sulit dihentikan karena keyakinan masing-masing pihak terkait konsep “syahid”. Ia menyebutkan bahwa baik Islam maupun Kristen memiliki pandangan serupa, yaitu bahwa membunuh atau mati dalam perang dianggap sebagai bentuk syahid.
Berikut penggalan pernyataan JK:
“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. ‘Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid’. Akhirnya susah berhenti,” ujar JK.
Steven menilai pernyataan tersebut problematik karena menyamakan konsep teologis yang berbeda secara mendasar antara agama-agama. Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Kristen, tidak dikenal doktrin yang membenarkan tindakan membunuh sebagai jalan menuju kemuliaan atau “syahid”.
Menurut Steven, pernyataan JK berpotensi menyesatkan pemahaman publik jika tidak diluruskan. Ia menegaskan bahwa dalam tradisi Kristen tidak ada ajaran yang membenarkan membunuh orang lain sebagai cara memperoleh kemuliaan spiritual. Konsep martir dalam Kekristenan justru merujuk pada kesediaan menderita atau wafat tanpa kekerasan, bukan sebaliknya.
“Pernyataan itu tidak tepat. Dalam tradisi Kristen tidak ada ajaran yang membenarkan membunuh orang lain sebagai jalan memperoleh kemuliaan spiritual. Konsep martir dalam Kekristenan justru merujuk pada kesediaan menderita atau wafat tanpa kekerasan, bukan sebaliknya,” ujar Steven dalam siaran pers, Sabtu (11/4).
Selain itu, Steven menambahkan bahwa penyederhanaan seperti itu berisiko mengaburkan kompleksitas konflik yang sebenarnya tidak semata dipicu oleh faktor agama, melainkan juga dipengaruhi aspek sosial, politik, hingga ekonomi.
“Kalau narasi seperti ini dibiarkan, publik bisa mendapatkan gambaran yang keliru seolah-olah semua agama memiliki legitimasi terhadap kekerasan. Padahal tidak demikian,” tutur Steven.
Kritik terhadap pernyataan JK juga menekankan bahwa tokoh publik memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pernyataan yang akurat, terlebih ketika menyangkut isu sensitif seperti agama dan konflik horizontal. Polemik ini dinilai menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam membangun narasi publik. Diskursus mengenai konflik dan agama diharapkan tetap berpijak pada fakta yang akurat serta tidak menimbulkan generalisasi yang berpotensi memperkeruh situasi di masyarakat.
Penjelasan dari Pihak Jusuf Kalla
Sementara itu, pihak juru bicara Jusuf Kalla memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penjelasan teologis, melainkan sebagai gambaran persepsi yang berkembang di tengah kelompok yang berkonflik saat itu. JK disebut tidak sedang membahas ajaran agama secara normatif.
Ditegaskan juga bahwa JK selama ini dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam proses perdamaian konflik di berbagai daerah, termasuk Poso dan Ambon. Meskipun demikian, kritik terhadap pernyataannya tetap relevan, mengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi yang bersifat sensitif.
