Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di IKN Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Proyek ini menjadi simbol kedaulatan demokrasi dan memiliki target penyelesaian pada 2027–2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan kepastian tersebut saat meninjau lokasi pembangunan pada Sabtu (11/4/2026). Ia menegaskan bahwa pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. “Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya.
Proyek ini mencakup lima gedung utama yang akan menjadi pusat syaraf politik Indonesia, yaitu Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna dirancang sebagai jantung kegiatan dengan kapasitas masif hingga 1.579 orang. Saat ini, progres sedang dalam proses penyempurnaan desain dan menunggu ketuk palu persetujuan dari Presiden Prabowo.
Untuk mendukung mobilitas antargedung, jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer kini tengah disiapkan setelah tahapan pembersihan lahan rampung.
Kawasan Yudikatif
Pembangunan lembaga peradilan dibagi menjadi dua paket besar:
- Paket Pertama: Fokus pada kemegahan Gedung Mahkamah Agung yang dilengkapi dengan Plaza Keadilan sebagai ruang publik sekaligus simbol transparansi hukum.
- Paket Kedua: Pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi dan fasilitas masjid kawasan.
Area ini akan didukung oleh jaringan jalan kawasan yang lebih luas, mencapai 8 kilometer, untuk memastikan aksesibilitas yang mumpuni.
Perpipaan Bawah Tanah dan Embung
Untuk mendukung kedua kompleks tersebut, pemerintah tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang merusak estetika kota. Seluruh jaringan perpipaan air minum kini tengah diintegrasikan melalui Multi-Utility Tunnel (MUT). Ini adalah terowongan bawah tanah multifungsi yang memastikan tidak akan ada lagi galian kabel atau pipa di masa depan yang merusak aspal jalan.
Dari sisi ketahanan lingkungan, penguatan infrastruktur air dilakukan melalui pembangunan Embung EC-08 dan Kolam Retensi TR01. Fasilitas ini dianggap sebagai instrumen vital pengendali banjir dan cadangan air baku bagi kawasan inti pusat pemerintahan.
Tantangan dan Solusi dalam Pembangunan IKN
Pembangunan IKN menghadapi berbagai tantangan, termasuk efisiensi anggaran dan kebutuhan infrastruktur yang kompleks. Namun, pemerintah telah merancang solusi inovatif untuk mengatasi hal ini. Penggunaan teknologi MUT dan embung merupakan langkah strategis untuk menjaga estetika kota serta meningkatkan ketahanan lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan infrastruktur transportasi yang mendukung mobilitas antar gedung. Jalan kawasan yang diperluas dan sistem transportasi yang terintegrasi akan memastikan aksesibilitas yang baik bagi para pegawai dan pengunjung.
Keberlanjutan Lingkungan di IKN
Pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti MUT dan embung memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kualitas lingkungan sekitar. Selain itu, pengelolaan air dan pengendalian banjir juga menjadi prioritas utama.
Dengan pendekatan yang holistik, IKN diharapkan dapat menjadi contoh kota modern yang seimbang antara perkembangan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan sosial yang harmonis.
