Peningkatan ketegangan geopolitik di kawasan Teluk kembali menunjukkan bahwa dinamika global semakin berpengaruh terhadap akses dan stabilitas energi dunia. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi energi sebagai alat strategis untuk menjaga keamanan nasional. Pada 13 April 2026, Amerika Serikat (AS) mengumumkan pembatasan akses pelabuhan Iran setelah negosiasi dengan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Langkah ini diperkirakan akan mengganggu aliran sekitar 20 juta barel minyak mentah dan produk turunannya per hari, serta berpotensi meningkatkan harga minyak hingga melebihi US$100 per barel.
Arcandra Tahar, anggota Board of Experts Prasasti sekaligus pakar energi, menyatakan bahwa perkembangan ini menunjukkan dominasi faktor geopolitik dalam menentukan akses energi global. Menurutnya, diplomasi energi menjadi pintu pembuka bagi keamanan energi suatu negara. Melalui hubungan antarpemerintah, Indonesia dapat membangun aliansi strategis untuk mendapatkan akses langsung ke aset energi di berbagai negara. Ia menambahkan bahwa akses terhadap sumber energi, terutama di kawasan Timur Tengah, sering kali bergantung pada hubungan bilateral antar negara.
Diplomasi antarnegara tidak hanya membuka peluang kerja sama, tetapi juga memberikan kepastian politik bagi investasi energi di luar negeri. Namun, strategi ini harus dijalankan secara hati-hati mengingat kompleksitas geopolitik global. Indonesia dinilai perlu memanfaatkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif guna menjaga keseimbangan di tengah rivalitas global dan dinamika sanksi internasional. Dengan posisi yang tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, Indonesia memiliki ruang diplomatik yang luas untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang.
Ketegangan di kawasan Teluk juga menyoroti peran strategis Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi global. Sekitar 20% perdagangan minyak global melewati jalur ini, sehingga gangguan di kawasan tersebut berpotensi memicu ketidakpastian pasokan dan lonjakan risiko di pasar energi. Halim Alamsyah, anggota Board of Experts Prasasti lainnya, menilai kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga dapat memengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, respons kebijakan energi perlu dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek hingga panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga energi domestik melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar yang hati-hati. Selain itu, optimalisasi aktivitas perdagangan energi penting untuk memberikan fleksibilitas dalam meredam gejolak harga global. Sementara dalam jangka menengah, penguatan pasokan energi nasional perlu dilakukan melalui diversifikasi sumber energi serta peningkatan cadangan strategis.
Adapun dalam jangka panjang, Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti, menekankan pentingnya pembangunan ketahanan energi yang lebih fundamental. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi berisiko tinggi, memperluas sumber energi domestik, serta mendorong transisi energi secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur. Prasasti menilai perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan bahwa jalur energi global semakin rentan terhadap dinamika geopolitik. Dalam situasi ini, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengelola risiko eksternal menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
