Penjelasan Kementerian Komunikasi dan Digital Mengenai Penggunaan Starlink di Daerah Bencana
Beberapa waktu lalu, isu mengenai layanan internet Starlink yang dikenakan biaya Rp 20 ribu per jam di daerah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat viral di media sosial. Isu ini menimbulkan kegundahan di kalangan masyarakat yang membutuhkan akses internet untuk komunikasi dan pemulihan pasca-bencana.
Seorang netizen dengan akun X @narraesya menyampaikan informasi bahwa temannya di Langsa, Aceh, dikenakan biaya sebesar Rp 20 ribu per jam jika ingin menggunakan layanan Starlink. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa layanan ini disediakan oleh Elon Musk melalui SpaceX. Dalam unggahan tersebut, netizen tersebut mempertanyakan apa yang harus dilakukan masyarakat.
Unggahan ini mendapat banyak respon, dengan lebih dari 1,6 juta kali dilihat dan dibagikan oleh 9,6 ribu pengguna lainnya. Sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa oknum mengenakan biaya sebesar Rp 10 ribu per ponsel untuk penggunaan layanan Starlink. Informasi ini diperoleh dari warung kopi pribadi di wilayah tersebut.
Sampai saat ini, belum ada respons resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Aceh) terkait isu ini. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan penjelasan resmi bahwa layanan Starlink yang disediakan sebagai bantuan pemerintah untuk korban bencana tidak dikenakan biaya.
Komdigi menyatakan bahwa telah menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk mendukung pemulihan layanan komunikasi di daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur akibat bencana. Perangkat ini diberikan sebagai hibah kepada BPBD Sumbar dan dapat digunakan masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya.
Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan bahwa tidak ada pungutan apa pun yang dikenakan terhadap masyarakat terkena dampak bencana. Ia menegaskan bahwa layanan Starlink ini gratis selama masa tanggap darurat, dan setelah masa tersebut berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial.
Helmi menambahkan bahwa jumlah perangkat Starlink yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, berdasarkan permintaan dari wilayah terdampak. Setiap unit Starlink memiliki jangkauan 500 meter hingga satu kilometer, dan mampu melayani hingga 60 pengguna secara bersamaan. Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan dengan penambahan perangkat hotspot lain sebagai pendukung.
Perangkat Starlink mampu menghasilkan kecepatan internet hingga 300 Mbps, sehingga sangat efektif sebagai jaringan komunikasi darurat di wilayah yang mengalami kerusakan atau lumpuhnya infrastruktur telekomunikasi. Menurut Helmi, Starlink digunakan sebagai jaringan pengganti sementara (backup) saat Base Transceiver Station (BTS) mengalami gangguan akibat listrik padam, transmisi terputus, atau kerusakan fisik infrastruktur.
Selain itu, Starlink membuka akses komunikasi di daerah blankspot, sehingga mempercepat pemulihan jaringan. “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terkena dampak,” ujarnya.
Starlink juga sudah menegaskan bahwa layanan internet gratis bagi pelanggan baru maupun lama yang tinggal di wilayah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini juga disampaikan melalui akun resmi Starlink di X pada Sabtu (29/11).
Dalam penjelasan rinci, Starlink menyebut beberapa kategori penerima layanan gratis:
- Pelanggan aktif: otomatis mendapatkan paket gratis hingga 31 Desember 2025.
- Pelanggan yang ditangguhkan/dijeda: dapat mengaktifkan kembali dan menggunakan layanan tanpa biaya.
- Pelanggan baru di wilayah terdampak: bisa membuat tiket dukungan dengan mencantumkan “Indonesia Flood Support” untuk mengakses layanan secara gratis.
Starlink juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk merelokasi terminal dan memulihkan konektivitas internet di daerah bencana.
