Penanganan Banjir di Aceh Timur
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, telah melakukan langkah-langkah cepat dalam memastikan pemulihan bagi warga yang terdampak banjir. Salah satu upaya utamanya adalah memimpin rapat validasi data pembangunan hunian sementara (Huntara). Rapat ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan segera rampung agar dapat mencapai target ground breaking sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.
Rapat strategis yang berlangsung di Aula Serbaguna Idi pada Sabtu (3/1/2026) menjadi kunci sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BNPB, dan pihak pelaksana konstruksi. Dalam arahannya, Bupati Al-Farlaky menekankan pentingnya akurasi data sebagai harga mati. Hal ini diperlukan guna menghindari konflik sosial dan memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Berdasarkan data terkini, dampak banjir di Aceh Timur mencakup rusak berat/hilang sebanyak 4.558 unit, rusak sedang berjumlah 4.705 unit, dan rusak ringan tercatat 9.043 unit. Untuk memastikan kejelasan data, Bupati juga menegaskan bahwa status tanah untuk Huntara harus diperjelas oleh para camat agar tidak muncul sengketa atau masalah hukum di lapangan kelak.
Skema Pembangunan Huntara
Dalam rapat tersebut, pihak pemkab juga merumuskan dua skema pembangunan untuk menampung ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal. Pertama, skema komunal (terpusat) akan ditangani oleh PT Adhi Karya. Skema ini melibatkan pembangunan Huntara di lokasi yang telah disiapkan secara bersama-sama oleh warga.
Sementara itu, skema kedua pembangunan dilakukan di atas lahan milik warga atau individu masing-masing di berbagai kecamatan seperti Pante Bidari, Peunaron, Idi Rayeuk, hingga Peureulak. Skema ini akan dikelola melalui koordinasi dengan BNPB. Dengan adanya dua skema ini, diharapkan bisa lebih efektif dalam menangani kebutuhan warga terdampak banjir.
Selain hunian fisik, Bupati juga memaparkan adanya opsi Dana Tunggu Hunian (DTH). Warga yang memilih tidak menempati Huntara akan mendapatkan bantuan biaya sewa atau hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan selama masa transisi tiga bulan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dukungan tambahan bagi warga yang belum siap untuk tinggal di Huntara.
Persiapan 10 Kecamatan
Sebanyak 10 kecamatan di Aceh Timur sudah siap dibangun hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir bandang. Di mana ke-10 kecamatan tersebut sudah menyerahkan data dan lahan lokasi pembangunan Huntara. Data diterima Serambi pada Sabtu (3/12/2025), 10 kecamatan terdiri dari Peureulak, Ranto Peureulak, Peunaron, Serbajadi, Peureulak Barat, Bireum Bayeun, Simpang Ulim, Madat, Idi Rayeuk, dan Julok.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky menjelaskan, seluruh data harus selesai diserahkan oleh setiap kecamatan hingga Senin mendatang. Setelah diserahkan, Pemkab akan merilis hasil total Huntara yang dibutuhkan untuk Aceh Timur. “Data menyeluruh pada Senin nanti sudah ada, karena semua camat harus menyerahkan data final pada Senin ini. Kita akan menyerakan ke BNPB, Provinsi dan Kementerian,” tuturnya.
Al-Farlaky menjelaskan, proses pembangunan Huntara akan ditangani oleh dua pihak. Huntara secara komunal atau komunitas akan ditangani oleh Adhikarya, sementara Huntara yang lokasinya berada ditempati individu ini akan ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
