Penetapan Erwin Saleh sebagai Tersangka Korupsi di Medan Fashion Festival
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Erwin Saleh, kini menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) tahun anggaran 2024. Kejadian ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam proyek tersebut.
Erwin Saleh sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan pada tahun 2024. Saat itu, ia juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan MFF. Kasus ini melibatkan dugaan penyimpangan anggaran yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1,1 miliar dari total anggaran sebesar Rp 4,8 miliar.
Penetapan Erwin sebagai tersangka dilakukan setelah beberapa kali pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Ia sempat mangkir dengan alasan sakit, namun akhirnya hadir setelah menerima tiga surat pemanggilan. Setelah dicek kondisi kesehatannya, Erwin dinyatakan sehat dan kemudian ditahan.
Proses Hukum yang Berlangsung
Pada Selasa (25/11/2025), Erwin Saleh terlihat tertunduk saat keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Medan. Ia mengenakan jaket merah jambu yang bertuliskan “tahanan Pidana Khusus Kejari Medan”. Saat dibawa menuju mobil tahanan, Erwin hanya diam tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada wartawan.
Kasi Intelijen Kejaksaan Medan, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa Erwin memenuhi panggilan ketiga yang dilayangkan tim penyidik. “Setelah pemanggilan ketiga yang dilayangkan kepadanya, yang bersangkutan hadir dan setelah dicek kesehatannya dinyatakan sehat, kemudian dilakukan penahanan,” kata Dapot.
Selain Erwin, dua tersangka lain yaitu Benny Iskandar Nasution selaku Kadis Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Medan serta Direktur CV Global Mandiri berinisial MH telah lebih dulu ditahan di Rutan Kelas I Medan. Mereka dijerat dengan pasal-pasal terkait korupsi.
Kerugian Negara dan Penyimpangan Anggaran
Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Medan melakukan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 1.132.000.000. Penghitungan ini dilakukan bersama dengan Inspektorat Kota Medan. Ada beberapa item kegiatan yang diduga tidak sesuai ketentuan, termasuk pembayaran hotel yang masih menyisakan utang sebesar Rp 70 juta.
Kegiatan MFF tahun 2024 dilaksanakan di hotel dengan pagu anggaran sebesar Rp 4,8 miliar. Namun, anggaran tersebut tidak dialokasikan sesuai peruntukan, sehingga menimbulkan kerugian negara.
Langkah Tegas Kejaksaan
Kejari Medan telah mengambil langkah tegas terhadap Erwin Saleh. Meski mengaku sedang menjalani perawatan di rumah sakit, penyidik tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Hasilnya, benar bahwa Erwin sedang menjalani perawatan intensif. Namun, penyidik akan melakukan pemeriksaan sendiri, termasuk meminta second opinion.
Di sisi lain, Kejari Medan juga telah mengantisipasi potensi kaburnya tersangka. Surat pencekalan terhadap Erwin sudah diterbitkan dan dikirimkan ke pihak Imigrasi sejak penetapan status tersangka. Dengan adanya pencekalan tersebut, Erwin dipastikan tidak dapat bepergian ke luar negeri selama proses hukum berlangsung.
Profil Erwin Saleh
Erwin Saleh lahir pada 24 Maret 1983. Ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2002. Selama masa karier sebagai PNS, Erwin pernah menjabat beberapa posisi di berbagai dinas sebelum akhirnya menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
Saat Kota Medan dipimpin oleh Bobby Nasution, Erwin ditunjuk sebagai Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Ia menjabat sebagai sekretaris Dinas tersebut selama masa kepemimpinan Bobby Nasution. Sebelumnya, Erwin juga pernah ditunjuk sebagai Sekretaris Diskominfo Sumut sebelum Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Pada masa kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas, Erwin ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perhubungan Medan hingga saat ini. Namun, baru tiga bulan menjabat, ia tersandung kasus dugaan korupsi pada kegiatan yang dilakukan saat ia bertugas di masa pemerintahan Bobby Nasution.
Penanganan Oleh Wali Kota
Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa dirinya sejak awal telah mengingatkan seluruh jajaran OPD untuk berhati-hati dalam bekerja. “Hati-hati, jangan sampai melanggar hukum,” ujar Rico kepada Kompas.com melalui sambungan telepon.
Rico juga menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejari Medan. Ia berharap agar semua pihak bisa menjalani proses hukum secara transparan dan adil.
