JAKARTA,
Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Terhadap Pegawai Pajak di Jabodetabek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah lokasi di Jabodetabek pada Jumat (9/1/2026). Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pegawai pajak ikut terjaring. Berikut fakta-fakta terkait OTT yang dilakukan oleh KPK, mulai dari keterangan Juru Bicara KPK hingga respons dari pihak terkait.
Delapan Orang Terjaring dalam OTT
Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengungkap bahwa delapan orang diamankan dalam OTT yang dilakukan oleh KPK. Empat di antaranya merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sementara empat lainnya adalah pihak swasta.
Budi menjelaskan bahwa para pihak yang diamankan tersebut ditemukan di berbagai lokasi di Jabodetabek. Saat ini, mereka masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh tim KPK.
Barang Bukti yang Disita
Dalam pengamanan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dan logam mulia. Budi Prasetyo menyebutkan bahwa nilai barang bukti yang disita mencapai sekitar 6 miliar rupiah.
Barang bukti yang diamankan meliputi uang dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing serta logam mulia. Ia menegaskan bahwa jumlah tersebut mencerminkan tingginya kerugian negara akibat dugaan tindakan korupsi.
Perkara yang Diusut
Budi Prasetyo menyatakan bahwa OTT kali ini berkaitan dengan dugaan modus pengaturan pajak di sektor pertambangan. Perkara ini mengarah kepada pengurangan nilai pajak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Ia menambahkan bahwa KPK sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan adanya indikasi korupsi dalam kasus ini.
Koordinasi dengan Kemenkeu
Jubir KPK juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam penanganan perkara ini.
Koordinasi ini tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga dalam konteks pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi. Budi menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga anti-korupsi dan instansi pemerintah lainnya.
Respons DJP: Akan Beri Sanksi pada Pelanggar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada pegawai atau pejabatnya yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyampaikan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, DJP akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk pemberhentian bagi pegawai atau pejabat yang terlibat.
Rosmauli juga menegaskan bahwa DJP menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan.
Respons Menkeu Purbaya: Shock Therapy
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons terjaringnya pegawai pajak dalam OTT KPK. Ia menyatakan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan adil.
Purbaya mengatakan bahwa kejadian ini bisa menjadi “shock therapy” bagi pegawai pajak. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum bagi pegawai Ditjen Pajak yang terlibat.
Namun, ia menekankan bahwa pendampingan hukum tidak berarti ada intervensi. Proses hukum harus dijalani sesuai ketentuan yang berlaku tanpa campur tangan eksternal.
Purbaya juga menyatakan bahwa pihaknya akan menerima keputusan apa pun yang diambil dalam perkara ini.
