Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2026 Tanpa Kehadiran Presiden
Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 yang digelar di halaman Masjid Al Bantani, Kota Serang, Provinsi Banten, Senin 9 Februari 2026, berlangsung tanpa kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ketidakhadiran ini menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat pada era presiden sebelumnya, selalu hadir dalam acara tersebut.
Dengan tidak hadirnya Presiden Prabowo pada puncak HPN tahun 2026, menambah daftar ketidakhadirannya dalam acara HPN. Pada HPN tahun 2024 yang diselenggarakan oleh dualisme kepengurusan PWI Pusat yakni di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Pekan Baru, Riau, Presiden Prabowo juga tidak hadir.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mewakili Presiden menghadiri acara puncak HPN tahun 2026 mengatakan, Presiden sejatinya memiliki keinginan besar untuk hadir langsung bersama insan pers nasional. Namun, pada waktu yang bersamaan, Presiden harus menjalani agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Kehadiran saya di forum yang terhormat ini merupakan amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beliau menitipkan salam hormat kepada seluruh tamu undangan. Pada prinsipnya, Presiden sangat berkeinginan untuk hadir secara langsung. Namun, karena adanya agenda kenegaraan yang berlangsung bersamaan, beliau belum dapat membersamai kita semua,” ujar Muhaimin Iskandar.
Berdasarkan agenda Presiden yang dibagikan kepada wartawan Istana pada pukul 07.00, Presiden Prabowo dijadwalkan menerima tamu terkait evaluasi TNI dan Polri.
Menanggapi ketidakhadiran Presiden tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir menyatakan, bahwa dapat dipahami karena agenda kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan. Meski demikian, ia mengakui bahwa kehadiran Presiden secara langsung tetap menjadi harapan insan pers.
“Alhamdulillah, puncak peringatan HPN berlangsung lancar dan sukses. Meski kehadiran Presiden secara langsung sangat kami harapkan, khususnya agar insan pers nasional dapat menyimak secara langsung pokok-pokok pikiran Presiden dalam memperkuat ekosistem pers guna mengawal demokrasi yang semakin berkualitas dan berkontribusi bagi pembangunan nasional,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemberitahuan mengenai diwakilkan Presiden oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat disampaikan pada Minggu 8 Februari 2026 malam sekitar pukul 21.30. Karena itu, ia menegaskan tidak benar jika beredar kabar bahwa PWI tidak mampu meyakinkan Presiden untuk hadir pada puncak peringatan HPN.
Prabowo Absen: Apa yang Terjadi?
Ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto tersebut cukup mengejutkan dan menimbulkan berbagai macam asumsi yang beredar. Apalagi jika dibandingkan dengan Presiden sebelumnya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) 2004-2014, selalu hadir setiap tahun di acara puncak HPN. Bahkan, pada puncak HPN tahun 2014 di Bengkulu, Presiden SBY dianugerahi penghargaan Sahabat Pers.
Hal yang sama era Presiden Joko Widodo 2014-2024. Selama 10 tahun menjabat Presiden, Joko Widodo selalu hadir setiap acara puncak HPN pada masa itu, kecuali tidak hadir di puncak HPN tahun 2015 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Absennya Presiden Prabowo kata Wakil Direktur Centre for Political Analysis, Farid Farhan, dibaca sebagai sebuah pesan simbolik mengenai bagaimana Istana kini memandang relasi kuasa antara pemerintah dan pilar keempat demokrasi. Ia menilai, langkah ini sebagai manuver terukur.
Menurut Farid, ada sejumlah analisis kenapa Prabowo tidak hadir. Pertama adalah upaya Prabowo membangun sikap kehati-hatian (prudence) terhadap insan pers. Bagi seorang pemimpin dengan tipologi populis, penguasaan panggung adalah mutlak. “Ini wajar bagi tipe pemimpin populis. Dia ingin menjadi titik episentrum isu, bukan menjadi subordinat dari suatu isu yang digulirkan media,” ujar Farid.
Dalam konteks ini, Prabowo tampaknya menolak didikte oleh agenda setting media. Sebagai populist leader sebuah karakter yang disebut Farid memiliki DNA khas Prabowo memiliki kecenderungan untuk selalu ingin diakui aspek positif dari kebijakannya. “Ketidakhadiran ini adalah cara untuk menarik garis demarkasi bahwa narasi harus berpusat pada dirinya, bukan interpretasi media atas dirinya,” kata Farid.
Analisis Ketidakhadiran Presiden
Analisis kedua yaitu protes halus (silent protest). Selama beberapa bulan terakhir, kurva pemberitaan media terhadap kebijakan strategis pemerintah Prabowo cenderung tajam dan reaktif.
Farid menyodorkan data terkait dua isu yang menjadi sorotan tajam yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Kritik pers yang masif terhadap kekurangan teknis maupun substansi kebijakan tersebut tampaknya membuat gerah Istana. “Ketidakhadiran Presiden harus dimaknai sebagai protes halus. Bagaimana selama ini insan pers sangat kritis, bahkan reaktif terhadap sekecil apa pun kekurangan atau masalah dalam setiap kebijakan Presiden,” ucap Farid.
Analisis berikutnya, mengaitkan pertemuan Prabowo sebelumnya dengan para pemimpin redaksi (Pemred) media di Hambalang. Ada indikasi kuat bahwa Prabowo kecewa. Pertemuan yang diharapkan dapat menyamakan frekuensi, nyatanya tidak mengubah tone pemberitaan secara signifikan.
“Roman-romannya Prabowo kurang puas. Kasarnya, sudah bertemu, tapi tone pemberitaan masih sama saja, tidak ada perubahan,” kata Farid.
Analisa keempat, ia melihat adanya sumbatan komunikasi yang justru disebabkan oleh lingkaran dalam Presiden sendiri. Ketidakhadiran ini juga bisa dibaca sebagai kegagalan para menteri, staf khusus, dan orang-orang dekat Presiden dalam menerjemahkan maksud “insan pers” kepada Prabowo. “Secara falsafah, Prabowo adalah seorang demokratis yang sangat terlatih soal dinamika isu,” ujar Farid.
Namun kegagalan inner circle dalam mengomunikasikan niat mulia pers bahwa kritik adalah vitamin bagi demokrasi menyebabkan terjadinya disonansi kognitif di level pimpinan tertinggi.
Pengaruh Media
Sementara itu, pakar komunikasi massa Dr Aceng Abdullah, M.Si. menilai, ketidakhadiran Presiden Prabowo pada puncak Hari Pers Nasional 2026 bisa memunculkan berbagai persepsi di masyarakat, khususnya masyarakat pers.
Pertama, ketidakhadiran tersebut bisa disebabkan oleh anggapan bahwa media massa tidak lagi dianggap penting. Soalnya, pengaruh media massa terkalahkan oleh media sosial yang sudah terbukti kedahsyatannya. Oleh karena itu, pers sudah dianggap bukan lagi sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Menurut Aceng, selama ini banyak kebijakan yang dibuat, baik di tingkat nasional maupun di daerah, bukan atas desakan media massa. Akan tetapi oleh viralnya kasus di media sosial. “Contohnya, ketika bencana melanda Aceh dan Sumatra Utara, pemerintah kalah cepat oleh masyarakat dalam melakukan tindakan. Bahkan, seorang relawan dalam waktu yang relatif singkat bisa mengumpulkan dana Rp 10 miliar melalui media sosial,” ungkap Aceng.
Kedua, bisa jadi presiden sudah mendelegasikan kehadirannya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Akan tetapi, karena alasan tertentu yang bersifat politis, akhirnya diwakilkan ke Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Presiden Prabowo, kata Aceng, lebih memilih melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri. Padahal, permohonan dari pihak panitia Hari Pers Nasional 2026 sudah jauh hari dilayangkan ke Istana.
Dari sisi letak geografis acara juga tidak terlalu jauh, yakni di Serang, Provinsi Banten yang jaraknya tidak begitu jauh dari Jakarta. Jadi, jika punya niat, acara Rapim TNI dan Polri bisa dilakukan setelah acara Hari Pers Nasional.
“Ketidakhadiran Presiden Prabowo pada Hari Pers Nasional makin meyakinkan publik. Lembaga pers sudah mulai dinomorduakan oleh pemerintah,” ujar Aceng.
