"Semarang Hari Ini: Informasi Terkini untuk Anda"

Dewan Profesor Unpad Kritik Kebijakan Luar Negeri Presiden Prabowo

Seruan Padjadjaran: Kritik terhadap Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Global

Dewan Profesor Universitas Padjadjaran (Unpad) mengeluarkan seruan yang menyoroti sejumlah kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, khususnya terkait keputusan bergabung dalam Board of Peace (BoP) dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Selain itu, mereka juga menyampaikan kecaman terhadap agresi militer Israel terhadap Iran yang didukung oleh Amerika Serikat.

Amanat Konstitusi dan Prinsip Bebas Aktif

Prof. Dr. Atwar Bajari, Ketua Dewan Profesor Unpad, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip Bebas Aktif sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Menurutnya, prinsip ini tidak berarti Indonesia bersikap pasif terhadap isu-isu global, melainkan menuntut sikap yang jelas dan konsisten dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan serta martabat manusia.

“Bebas aktif berarti Indonesia bebas menentukan posisi dan langkah diplomasi sesuai kepentingan nasional, tetapi bukan berarti tidak mengambil sikap ketika terjadi pelanggaran kemanusiaan atau ketidakadilan yang nyata,” ujarnya.

Atwar menekankan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam BoP serta menandatangani ART memunculkan pertanyaan serius tentang dampaknya terhadap kepentingan nasional. Ia menilai, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan kepentingan bangsa.

Kecam Agresi Militer Israel ke Iran

Dalam seruan tersebut, Dewan Profesor Unpad juga menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer yang dilakukan Israel terhadap Republik Islam Iran dengan dukungan dari Amerika Serikat. Mereka menilai serangan terhadap negara berdaulat merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas.

“Aturan internasional harus dihormati. Jika praktik semacam itu dibiarkan, maka tatanan internasional yang selama ini dibangun berdasarkan hukum akan kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya,” tambah Atwar.

Ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para pemimpin bangsa Iran serta warga sipil yang menjadi korban dalam konflik tersebut. Tragedi ini dinilai sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional.

Seruan untuk Evaluasi dan Konsistensi

Melalui Seruan Padjadjaran, Dewan Profesor Unpad meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP. Mereka menilai, kebijakan tersebut harus tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip kemanusiaan global.

Selain itu, mereka juga menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan kajian kritis terhadap dampak luas dari ART dan keanggotaan Indonesia dalam BoP. Di tingkat global, mereka mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghentikan segala bentuk agresi militer yang berpotensi memperburuk situasi geopolitik dunia.

Jalur Diplomasi dan Hukum Internasional

Atwar menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus kembali ditempuh melalui jalur diplomasi serta berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam kebijakan luar negeri, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik global saat ini.


Faiqa Amalia

Jurnalis yang fokus pada isu pendidikan, karier, dan pengembangan diri. Ia suka membaca buku motivasi, mengikuti seminar online, dan menulis rangkuman belajar. Hobinya adalah minum teh sambil menenangkan pikiran. Motto: “Pengetahuan harus dibagikan, bukan disimpan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *