Nasib Mirwan, Bupati Aceh Selatan yang Dibela Pemkab dan Dipecat Gerindra Saat Banjir

Penyebab Pemecatan Bupati Aceh Selatan dari Partai Gerindra

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kini resmi dipecat dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Keputusan ini diambil setelah partai berlambang kepala banteng itu menilai tindakan Mirwan tidak sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab seorang pemimpin. Kepada media, Sekjen DPP Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah menerima laporan mengenai perjalanan Mirwan ke Tanah Suci.

“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya. Menurut Sugiono, keputusan ini merupakan bentuk tanggung jawab partai untuk menjaga marwah dan kredibilitas organisasi.

Pembelaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memberikan pembelaan terhadap Bupati Mirwan. Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menyatakan bahwa keberangkatan Mirwan dilakukan setelah situasi wilayah dinilai membaik. Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.

“Setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny. Ia juga menegaskan bahwa Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, seperti Trumon Raya dan Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.

Plt Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, juga menyampaikan bahwa Bupati beserta istri telah beberapa kali mengunjungi lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan logistik ke pengungsian. “Bapak bupati juga turut berhadir bersama jajaran Forkopimda untuk menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian di beberapa titik lokasi wilayah Trumon Raya,” ujarnya.

Respons DPR dan Kemendagri

Komisi II DPR RI juga menyoroti tindakan Mirwan MS. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut tindakan tersebut tidak pantas. Ia menyinggung Surat Edaran (SE) Kemendagri yang melarang kepala daerah berpergian ke luar negeri sampai Januari 2026.

“Menteri Dalam Negeri sebagai mitra Komisi II DPR RI telah menerbitkan surat edaran larangan kepada seluruh kepala daerah, anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, Kota untuk berpergian ke luar negeri sampai Januari 2026 yang akan datang di tengah situasi seperti ini,” ungkap Rifqinizamy.

Ia juga meminta pihak terkait, termasuk Kemendagri, untuk menelusuri apakah keberangkatan Mirwan mendapat persetujuan atau tidak. Jika tidak ada izin, Inspektorat Jenderal Kemendagri dapat memanggil yang bersangkutan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberi tanggapan terkait Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menyatakan bahwa situasi bencana masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan membutuhkan kehadiran kepala daerah.

“Kami sangat menyayangkan begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini dikabarkan sedang berada di Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah,” tegas Benni dalam rilis pers yang diterima Kompas.com.

Gubernur Aceh Marah

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan Bupati Aceh Selatan. Mualem mengaku sebelumnya sudah melarang Mirwan untuk tidak berangkat umrah terlebih dahulu. Namun larangan tersebut tidak diindahkan.

“Tidak saya teken (izin perjalanan luar negeri), walaupun Mendagri yang teken ya udah itu terserah sama dia. Tapi kami tidak teken, untuk sementara waktu jangan pergi. Dia pergi juga terserah,” tegas Mualem.

Mualem menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada Mirwan MS.

Perjalanan Bupati Aceh Selatan ke Tanah Suci

Keberangkatan Mirwan MS ke Tanah Suci terungkap melalui unggahan Instagram story sebuah agen perjalanan umroh bernama @almisbahtravel_aceh. Akun Instagram agen travel itu mengunggah foto-foto Mirwan bersama sang istri, Nafisah Mirwan. Pada salah satu foto yang diunggah, terlihat Mirwan MS dan Nafisah berpose di depan Kakbah.