Tugas Khusus Wakil Panglima TNI untuk Menormalisasi Sungai
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas khusus kepada Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, untuk menangani normalisasi sungai yang terdampak banjir dan longsor. Langkah ini menandai fase baru dalam penanganan pascabencana, di mana fokus tidak lagi hanya pada evakuasi dan bantuan darurat, tetapi juga mengatasi akar masalah yang selama ini luput dari perhatian: sedimentasi sungai yang berlarut-larut.
Sedimentasi berat menyebabkan aliran sungai tersumbat, sehingga memicu banjir berulang. Pemerintah akan melakukan pendataan terhadap sungai-sungai yang bermasalah dan mengeruk sedimen, termasuk dengan menggunakan kapal. Selain itu, perbaikan akses darat di Aceh dipercepat agar distribusi logistik dan bantuan dapat berjalan lancar.
Masalah Lama yang Kembali Menagih Perhatian
Di wilayah seperti Aceh, isu pendangkalan sungai bukanlah hal baru. Namun, rangkaian banjir bandang dan tanah longsor belakangan ini seolah menjadi penagih utang dari persoalan yang lama dibiarkan. Salah satu contoh nyata adalah Sungai Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, di mana sedimentasi perlahan menggerogoti fungsi sungai hingga berdampak langsung ke warga.
Pemerintah pusat kini mendorong pendataan menyeluruh terhadap sungai-sungai bermasalah, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di wilayah Sumatera lainnya yang menunjukkan gejala serupa. Langkah ini menandai pergeseran pendekatan: dari reaktif menjadi preventif. Dalam diskusi internal pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai metode penanganan juga perlu diperbarui. Mengandalkan alat berat darat saja dianggap tidak cukup menghadapi sedimentasi yang sudah mengeras di alur sungai.
Tito mengusulkan penggunaan kapal untuk pengerukan, karena ia melihat bahwa sungai harus ditangani dari hulu hingga hilir, bukan sekadar dibersihkan di satu titik. Usulan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperhatikan sistem sungai secara keseluruhan.
Akses Darat Aceh Disorot
Di luar persoalan sungai, rapat tersebut juga membuka kembali isu klasik Aceh, yaitu keterbatasan akses darat. Dalam situasi darurat, keterlambatan logistik dan pergerakan personel kerap menjadi hambatan yang berulang. Pemerintah pusat kini menempatkan perbaikan konektivitas darat sebagai agenda strategis, dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, hingga Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Bagi Tito, kelancaran jalur darat bukan sekadar soal pembangunan, melainkan soal kesiapsiagaan. Ia menjelaskan bahwa jika akses darat lancar, seperti di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, pengiriman barang, logistik, pasukan, dan peralatan dapat dilakukan dengan mudah. Namun, di Aceh masih banyak masalah tersebut.
Pernyataan Tito menegaskan satu hal: bencana kali ini bukan hanya menguji daya tahan alam, tetapi juga memperlihatkan titik-titik lemah infrastruktur yang selama ini tertutup rutinitas. Penugasan khusus dari Presiden menjadi sinyal bahwa persoalan tersebut kini masuk ke meja prioritas nasional.
Profil Jenderal Tandyo Budi Revita
Jenderal Tandyo Budi Revita lahir pada 21 Februari 1969. Ia adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang sejak 10 Agustus 2025 mengemban amanat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tandyo adalah lulusan Akademi Militer tahun 1991, dengan latar belakang kecabangan Infanteri (Kostrad). Jabatan terakhir jenderal bintang empat ini adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Ia dilahirkan di Surakarta, Jawa Tengah, dengan ayah yang seorang guru dan ibu rumah tangga. Tandyo memiliki seorang kakak, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nugroho Budi Wiryanto, yang pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Wakil Inspektur Jenderal TNI AD.
Setelah lulus dari Akademi Militer, Tandyo menempuh berbagai pendidikan kecabangan Infanteri, pendidikan para dasar dan madya, serta pendidikan lanjutan perwira I dan II. Ia juga mengikuti kursus komandan batalion, Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia, dan Lembaga Ketahanan Nasional.
Sejak lulus dari Akademi Militer, Tandyo memiliki rekam jejak panjang di rantai Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan pernah menduduki beberapa jabatan penting, seperti Komandan Resimen Induk Kodam IX/Udayana, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Tandyo dilantik sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI, yang ditetapkan pada 5 Agustus 2025. Pelantikannya dilaksanakan pada upacara militer di Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, pada 10 Agustus 2025.
Sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, Tandyo bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas harian dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, memberikan masukan terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur Tentara Nasional Indonesia, pengembangan doktrin, strategi militer, dan pembinaan kekuatan serta penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
Selain itu, ia juga bertugas melaksanakan tugas Panglima Tentara Nasional Indonesia bila berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap serta tugas-tugas lainnya.
