Menpar Bantah Isu Disemprot DPR: Kami Tetap Baik-Baik Saja

Penjelasan Menteri Pariwisata Mengenai Isu “Disemprot” oleh Komisi VII DPR RI

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memberikan penjelasan terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa ia disemprot oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Dauly. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan ingin menjelaskan secara langsung kejadian yang sebenarnya.

“Tidak benar. Ini yang harus saya luruskan. Jadi kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra Komisi VII. Tidak ada soal saya menolak rapat,” ujar Menpar Widiyanti dalam video yang diterima. Video klarifikasi ini juga diunggah di akun Instagram pribadinya dengan judul “Saya Tidak ‘Disemprot’ Ketua Komisi VII di DPR!”.

Menpar Widiyanti mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan waktu untuk rapat hingga malam hari. Hal ini disampaikannya langsung kepada Dauly sebagai Ketua Komisi VII DPR RI. Namun, ia menyayangkan bahwa media tidak meliput konteks lengkap dari peristiwa tersebut.

“Banyak media yang menulis itu, tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya,” kata dia.

Klarifikasi Isu “Disemprot” oleh DPR

Widiyanti menjelaskan bahwa pembahasan rapat saat itu sangat banyak sehingga pimpinan membagi agenda menjadi dua rapat. Satu rapat lagi akan dilanjutkan pada minggu depan. Menurutnya, pimpinan menjelaskan bahwa tugas Menteri dan anggota DPR adalah menghadiri rapat.

“Kalau enggak mau rapat, ya enggak usah jadi Menteri atau anggota DPR,” tambahnya.

Namun, ia menegaskan bahwa pesan tersebut disampaikan kepada seluruh anggota rapat, bukan hanya dirinya sendiri. “Jadi kenapa kok beritanya seolah-olah saya yang kena semprot? Agak lucu ya?” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa hubungan antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI tetap baik dan saling menghormati.

Agenda Rapat Kerja Antara Menpar dan Komisi VII DPR RI

Pada Rabu (21/1/2026), Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pariwisata mengadakan rapat kerja bersama di Gedung DPR RI Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk membahas capaian sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2025 serta rencana kerja kementerian tahun 2026.

Dalam kesempatan ini, Menpar Widiyanti memaparkan pencapaian Kemenpar yang berhasil meraih 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional, meningkat jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 66 penghargaan.

“Pertama-tama izinkan saya membawa kabar baik. Pariwisata Indonesia menorehkan beragam penghargaan pada tahun 2025. Tepatnya 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional, meningkat jauh dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang hanya sebesar 66 penghargaan,” kata dia.

Ia juga menyebut Bali baru saja dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor dan berhasil mengukuhkan posisinya di jajaran destinasi elite dunia.

Penghargaan yang Diraih Pariwisata Indonesia

Dari siaran resmi Kementerian Pariwisata, sepanjang Januari 2026, pariwisata Indonesia tercatat meraih penghargaan dalam 32 kategori dari 25 organisasi dan lembaga internasional. Organisasi tersebut antara lain:

• TripAdvisor
• Rough Guides
• US News
• Forbes
• Travel and Tour World
• Holidity
• Tatler Travel
• Condé Nast Traveler
• The Times UK
• Travel + Leisure India
• BBC
• Luxury Lifestyle Magazine
• Tripzilia
• Urban List
• eDreams Odigeo
• Lifestyle Asia
• Tatler Asia
• Luxury Escapes
• The Rume
• VMAN Southeast Asia
• Afar Media
• Beautiful Hotels
• Net-a-Porter
• The Bali Sun
• The Scoop

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah destinasi unggulan, seperti Bali, Sumba, Labuan Bajo, hingga Raja Ampat. Sejumlah hotel dan resor di Indonesia juga masuk dalam berbagai kategori penghargaan. Hal ini, menurut Menpar Widiyanti, mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisata yang semakin kompetitif di tingkat global.

Tanggapan dari Ketua Komisi VII DPR RI

Setelah presentasi Menpar Widiyanti selesai, Saleh Partaonan Dauly langsung bertanya manfaat penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh Kementerian Pariwisata RI. Ia meminta Widiyanti untuk menjelaskan satu persatu jenis penghargaan yang diproleh, dan dampak penghargaan tersebut terhadap rakyat Indonesia.

“Bu Menteri kalau enggak mau rapat, ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat, ya jangan jadi anggota DPR. Kan konsekusensi dari tugas konstitusional,” ujar Saleh.