Menteri Keuangan Terus Lakukan Rotasi Pegawai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih melakukan pembersihan di lingkungan kementeriannya. Gelombang mutasi kembali diberlakukan untuk membersihkan pegawai yang dianggap tidak memenuhi standar kerja. Pegawai-pegawai bermasalah akan dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi.
Setelah mutasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Purbaya menyatakan akan melakukan mutasi besar-besaran pada minggu depan. Ia mengungkapkan bahwa minimal ada 70 orang pegawai pajak yang masuk dalam radar rotasi kali ini. Langkah tegas ini diambil sebagai sanksi bagi oknum pegawai yang terindikasi melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya.
“Kemarin orang Bea Cukai saya ganti 34-35 orang. Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak saya akan putar. Yang ketahuan main-main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi,” ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta.
Purbaya mengklaim bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen perbaikan fondasi ekonomi secara sungguh-sungguh. Ini membuka tabir reformasi birokrasi di instansi pemungut penerimaan negara, yang tidak bisa ditawar agar stabilitas ekonomi terjaga. Ia optimistis, dengan rentetan perbaikan birokrasi dan fundamental ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun ini dapat tercapai.
Bersih-Bersih Belum Berakhir
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil sikap keras dalam membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia mengancam akan mengobrak-abrik jajaran kedua institusi tersebut apabila penerimaan negara masih terus melorot dan kebocoran tidak kunjung teratasi.
Ancaman perombakan ini bukan sekadar pernyataan normatif. Purbaya secara terbuka menyatakan kesiapannya mengganti seluruh pejabat Bea Cukai di lima pelabuhan besar, yang selama ini dinilai menjadi titik rawan kebocoran penerimaan dan praktik tata kelola yang tidak sehat.
“Ini serius. Kalau tidak membaik, besok bisa langsung diobrak-abrik. Itu harusnya memperbaiki cara kerja pajak dan bea cukai, dan kebocoran-kebocoran tidak akan terjadi lagi,” kata Purbaya saat ditemui di kawasan Thamrin Nine, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ada apa dengan bea cukai dan pajak? Sebelumnya Purbaya memang getol di masa-masa awal kepemimpinannya untuk membenahi Bea Cukai. Bahkan hingga ada ultimatum membekukan jika tak kunjung berubah. Keputusan ini muncul setelah berbagai persoalan kepabeanan terus terjadi dan merusak citra DJBC, mulai dari praktik under-invoicing, dugaan masuknya barang ilegal, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah pelabuhan dan bandara.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk enggak diganggu dulu, beri waktu saya memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen.
Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Pajak, berawal pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. OTT yang berlangsung pada Jumat (9/1/2026) malam di kantor wilayah DJP Jakarta Utara. Akibat operasi itu menjerat tiga pegawai pajak di Jakarta Utara. Sehingga Purbaya mengambil langkah pembenahan internal, termasuk mencopot dan merotasi pejabat strategis di lingkungan DJP.
Tindakan Perbaikan Birokrasi
Menurut Purbaya, langkah ekstrem tersebut diambil karena DJP dan DJBC memegang peran strategis dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah tekanan global dan kebutuhan pembiayaan yang besar, kinerja penerimaan dinilai tidak boleh ditoleransi jika berada di bawah target.
Dalam skema penataan yang disiapkan, Purbaya menjelaskan akan ada beberapa opsi perlakuan terhadap pejabat. Sebagian akan dipromosikan, sebagian dipindahkan melalui mekanisme tukar guling, dan sebagian lainnya dinonaktifkan sementara atau dirumahkan. Ia mengakui, tidak semua pejabat akan langsung dicopot. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja dan integritas masing-masing.
Namun, Purbaya menegaskan, pendekatan lunak tidak lagi relevan jika perbaikan struktural tak kunjung terlihat. Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan, Purbaya memastikan tidak akan merekrut pejabat dari luar Kementerian Keuangan. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperlambat kerja karena membutuhkan proses adaptasi yang panjang. Sebaliknya, Purbaya memilih mengoptimalkan sumber daya internal.
Langkah ini sekaligus menegaskan perubahan pendekatan kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan. Jika sebelumnya pembenahan lebih banyak dilakukan melalui perbaikan sistem dan regulasi, kini fokus diarahkan pada faktor manusia, termasuk disiplin, integritas, dan tanggung jawab jabatan.
Kebijakan Bersih-Bersih dan Agenda Besar Pemerintah
Purbaya juga menegaskan bahwa kebijakan bersih-bersih ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah pada 2026 untuk memperkuat basis penerimaan negara. Tanpa perbaikan kinerja DJP dan DJBC, ruang fiskal pemerintah dinilai akan semakin terbatas. Ke depan, aparatur pajak dan bea cukai dituntut bekerja lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil demi menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
