Indonesia dan Keterlibatan dalam Board of Peace
Indonesia, sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga perdamaian global. Namun, keterlibatan negara ini dalam Board of Peace (BoP), organisasi internasional yang didirikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Board of Peace bertujuan untuk menciptakan perdamaian di berbagai wilayah dunia. Namun, tindakan yang dilakukan oleh pendirinya sendiri menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen BoP terhadap prinsip perdamaian. Salah satu tokoh yang menyampaikan pandangannya adalah Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta dan pesaing Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024.
Membangkitkan Kesadaran akan Prinsip Perdamaian
Anies Baswedan mengingatkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam bentuk Pembukaan UUD 1945. Di dalamnya, Indonesia berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika dan gerakan non blok, Indonesia dikenal sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional.
Namun, keterlibatan Indonesia dalam BoP yang dipimpin oleh Donald Trump menimbulkan pertanyaan penting. Apakah langkah ini benar-benar mendukung perdamaian yang adil atau justru memperkuat ketidakadilan yang selama ini kita kecam?
Tindakan Trump yang Mengkhawatirkan
Anies Baswedan menyoroti fakta bahwa meskipun Board of Peace menyuarakan perdamaian, pendirinya justru melakukan serangan militer ke Iran. Ia menilai bahwa serangan tersebut dilakukan tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan bahkan dalam tengah negosiasi yang menunjukkan kemajuan. Lebih lanjut, korban dari serangan ini bahkan sampai menjangkau kepala negara.
“Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” tanyanya.
Anies juga menilai bahwa tindakan Trump telah melanggar hukum internasional. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap integritas BoP sebagai organisasi yang bertujuan untuk perdamaian.
Harapan untuk Keluar dari BoP
Meskipun menyoroti kekhawatiran tersebut, Anies tidak menyatakan bahwa keluar dari BoP berarti Indonesia anti-perdamaian. Justru, ia meyakini bahwa langkah ini menunjukkan kesetiaan Indonesia pada nurani bangsa dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh sejak awal.
“Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja, bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan,” ujarnya.
Anies berharap Indonesia dapat menggunakan momentum serangan ke Iran sebagai kesempatan untuk keluar dari BoP dan menyatakan secara tegas bahwa Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri.
Pertanyaan Besar untuk Masa Depan
Anies menegaskan bahwa keluar dari BoP bukanlah tindakan anti-perdamaian, melainkan cara untuk menunjukkan kesetiaan pada nurani bangsa. Ia mempertanyakan apakah Indonesia rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tidak sanggup menyandang namanya sendiri.
“Ini adalah waktu untuk berpikir serius,” pungkasnya.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
