Presiden RI Tandatangani Piagam Dewan Perdamaian di Davos
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto telah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dalam rangka penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Langkah ini memicu berbagai reaksi dan pertanyaan dari kalangan diplomat serta akademisi.
Bergabungnya Indonesia ke Board of Peace Menuai Polemik
Bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace menuai polemik. Mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, mengkritik BoP yang dinilai penuh ketidakjelasan. Menurutnya, nama Palestina tidak disertakan dalam piagam tersebut, sehingga Indonesia seharusnya tidak bisa bergabung sejak awal.
Dian Wirengjurit, yang juga penulis buku Iran – Nuklir, Sanksi, Militer, dan Diplomasi, menyatakan bahwa BoP maupun International Stabilization Forces (ISF) sama-sama tidak jelas isi dan tujuannya. Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan detail-detail kecil yang sering menyimpan masalah atau jebakan.
Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza
Setelah resmi menjadi anggota pendiri Board of Peace, muncul wacana untuk mengirim sekitar 8.000 personel TNI sebagai pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina. Hal ini diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, di Stasiun Gambir, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan persiapan terkait pengiriman pasukan tersebut, tetapi keputusan final masih menunggu kesepakatan internasional. Ia menyebut bahwa jumlah total pasukan yang akan dikerahkan bisa mencapai 20.000 orang.
Sebelumnya, media Israel KAN News melaporkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirimkan tentara ke Gaza. KAN juga menyebut bahwa pasukan TNI akan menjadi bagian dari ISF, yang merupakan bagian dari Fase II gencatan senjata yang dirancang oleh AS.
Kritik terhadap Detail Ketentuan ISF dan BoP
Dian Wirengjurit menilai bahwa detail ketentuan dalam ISF dan BoP tidak jelas, sehingga lebih banyak mengundang pertanyaan daripada jawaban. Ia menggunakan istilah “the devils are in the details” untuk menunjukkan bahwa hal-hal kecil sering menyimpan masalah.
Menurutnya, BoP dibentuk berdasarkan usulan Donald Trump yang berasal dari usulan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Namun, ia menyoroti bahwa nama Palestina atau Gaza tidak disebut secara eksplisit dalam ketentuan ISF dan BoP.
Indonesia Seharusnya Tidak Bisa Bergabung
Dian Wirengjurit menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak bisa bergabung dengan Board of Peace sejak awal. Ia menjelaskan bahwa selama ini Indonesia pernah berusaha menjadi mediator antara Palestina dan Israel, tetapi Israel tidak menerima status Indonesia sebagai mediator karena tidak mengakui kedaulatan Israel.
Ia menambahkan bahwa konstituen Indonesia yang mayoritas Muslim tidak bisa menerima peran sebagai mediator oleh Israel. Hal ini membuat Indonesia tidak memiliki legitimasi untuk bergabung dengan forum yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Resolusi 2803 DK PBB.
Kesimpulan
Langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace memicu berbagai kritik dan pertanyaan tentang kejelasan tujuan serta legitimasi. Dian Wirengjurit menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak bisa bergabung sejak awal, karena tidak memiliki dasar hukum dan diplomasi yang kuat untuk ikut serta dalam forum tersebut.
